 |
| Foto: Syarief Yasser Arafat, S. Sos., M. Si |
Sintang (Kalbar), transkapuas.com - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Sintang, Syarief Yasser Arafat, S. Sos., M. Si., saat dikonfirmasi oleh wartawan transkapuas.com pada Senin, 30 Maret 2026 menjelaskan prioritas program dan strategi pendampingan tahun ini dalam rangka meningkatkan kapasitas aparat desa, memperkuat kolaborasi antardesa untuk infrastruktur bersama, serta langkah menuju transparansi penggunaan Dana Desa.
Menjawab pertanyaan wartawan tentang prioritas pelatihan tahun ini dan mekanisme pendampingan, Syarief menyatakan bahwa upaya pendampingan dimulai sejak awal tahun. "Setiap awal tahun kita selalu melaksanakan pendampingan dan bimbingan kepada pemerintah desa dalam penyusunan APBDes. Mulai dari pembahasan RKPDes sampai penetapan APBDes. Kegiatan ini dimaksudkan agar program dan kegiatan di desa sejalan dengan program prioritas pemerintah," ujarnya. Ia menambahkan, materi pelatihan difokuskan pada perencanaan partisipatif, penyusunan RKPDes yang realistis, serta manajemen keuangan desa dan pengelolaan aset. Mekanisme pendampingan akan mengombinasikan pelatihan klasikal, lokakarya teknis di kecamatan, serta pendampingan lapangan oleh tim ahli DPMPD untuk memastikan aparat desa mampu menerapkan perencanaan dan penganggaran secara tepat.
Terkait kebutuhan infrastruktur antardesa seperti jalan usaha tani dan sistem penyediaan air bersih bersama Syarief mengungkapkan DPMPD mendorong inisiatif kolaborasi antar‑desa dan menyiapkan fasilitasi teknis.
"Tentu untuk kebutuhan infrastruktur desa selain mendorong kerjasama antar desa, kita juga melakukan koordinasi dan konsultasi baik dengan OPD di tingkat kabupaten, provinsi termasuk juga dengan kementerian," kata Syarief. Ia menjelaskan langkah konkret meliputi fasilitasi pertemuan antarpemdes untuk penyusunan proposal bersama, pendampingan studi kelayakan sederhana, serta rujukan skema pembiayaan yang dapat digabungkan seperti pemanfaatan Dana Desa skema kolaboratif, alokasi APBD kabupaten, hingga proposal untuk program bantuan provinsi atau kementerian terkait. Untuk proyek prioritas, DPMPD akan memprioritaskan bantuan teknis perencanaan, dukungan pelelangan bersama, dan pengawalan pelaksanaan agar pengerjaan lebih cepat dan biaya efisien.
Soal transparansi dan akuntabilitas Dana Desa, Syarief menyatakan DPMPD tengah bergerak menuju implementasi desa digital.
"Hal tersebut sedang kita upayakan yaitu menuju desa digital. Namun tentu kita masih menghadapi tantangan baik tantangan dari aspek anggaran, sumberdaya manusia maupun ketersediaan jaringan internet," tuturnya. Ia menambahkan rencana memperluas penerapan sistem pelaporan digital dan supervisi berkala akan diiringi tahap uji coba di beberapa desa, pelatihan operator desa, serta penyediaan template laporan elektronik. Waktu pelaksanaan direncanakan bertahap dalam tahun anggaran ini, dimulai dengan pilot di kecamatan yang jaringan internetnya memadai, lalu bertahap meluas setelah evaluasi dan dukungan peningkatan kapasitas.
Syarief menegaskan komitmennya membantu transisi digital dan memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan untuk memastikan program pemberdayaan dan pembangunan desa berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Publish: (RS)
