 |
| Caption : Achik muhrom ( baju red) bersama wakil ketua DPRD OKI Bambang Irawan SH. |
OKI, transkapuas.com — Minimnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, memicu perhatian serius DPRD OKI. Kondisi tersebut mendorong lembaga legislatif bersiap menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membongkar secara terbuka tata kelola parkir, mulai dari dasar hukum pengelolaan, mekanisme kerja sama, hingga besaran setoran PAD yang masuk ke kas daerah.
Sorotan publik terhadap sektor parkir menguat seiring mencuatnya polemik pengelolaan parkir di kawasan Shopping Center Kayuagung. Kawasan ini kerap menjadi perhatian karena polemik yang berulang dan beberapa kali viral di ruang publik, sehingga dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah daerah bersama DPRD.
Wakil Ketua DPRD OKI, Bambang Irawan, SH, menegaskan bahwa persoalan parkir tidak bisa dilihat semata sebagai urusan teknis lapangan. Menurutnya, parkir berkaitan langsung dengan optimalisasi PAD dan akuntabilitas pengelolaan aset publik.
“Parkir ini menyangkut PAD. Ketika sudah menjadi perhatian publik, DPRD perlu memanggil pihak-pihak terkait agar semuanya jelas dan tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat,” ujar Bambang, Jumat (6/2/2026).
Bambang menyampaikan, RDP yang direncanakan DPRD OKI akan menghadirkan pihak Dinas Perhubungan (Dishub) OKI serta pengelola parkir. Rapat tersebut diharapkan dapat membuka secara transparan dasar hukum pengelolaan parkir, pola kerja sama yang diterapkan, serta mekanisme pengawasan dan penyetoran PAD.
“Fungsi pengawasan DPRD harus berjalan. Jangan sampai pengelolaan parkir ini menimbulkan persepsi tidak transparan dan berlarut-larut,” tegasnya.
Persoalan parkir di OKI, lanjut Bambang, tidak hanya terjadi di Shopping Center Kayuagung. Sejumlah titik parkir lain, seperti kawasan Tugu Mulyo, Seberuk, Pasar Jahe, Pasar Pedamaran, hingga Pasar Tulung Selapan, juga kerap dikeluhkan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Gerakan Pemuda Pembaharuan Sumatera Selatan (GP2SS), Achik Muhrom, turut menyoroti kecilnya target PAD parkir yang ditetapkan Dishub OKI. Ia menyebut target PAD parkir OKI hanya sekitar Rp176 juta lebih per tahun, angka yang dinilai tidak sebanding dengan potensi parkir yang ada di lapangan.
“Kalau di Kayuagung saja ada sekitar 11 titik parkir strategis, angka Rp176 juta itu terlalu kecil. Ini perlu dibuka dan dijelaskan secara transparan ke publik,” kata Achik.
Achik juga mengungkapkan bahwa realisasi PAD parkir pada tahun 2025 hanya berkisar Rp80 juta, atau belum mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah.
“Targetnya Rp176 juta lebih, realisasinya hanya sekitar Rp80 juta. Artinya tidak tercapai dan ini harus dievaluasi,” ujarnya.
Selain soal target dan realisasi, Achik menyoroti indikasi lemahnya pengawasan di lapangan. Ia menyebut praktik pemungutan parkir tanpa karcis resmi masih ditemukan di sejumlah titik parkir, sehingga berpotensi menyulitkan proses pengawasan dan membuka celah kebocoran PAD.
“Kalau parkir ditarik tanpa karcis, bagaimana mau mengontrol setoran? Ini bukan tuduhan, tapi fakta lapangan yang perlu diperiksa melalui RDP,” tegasnya.
Achik berharap RDP yang akan digelar DPRD OKI tidak bersifat seremonial, melainkan benar-benar membedah rantai pengelolaan parkir dari hulu hingga hilir, termasuk penetapan pengelola, besaran setoran, serta sistem pengawasan yang diterapkan.
“RDP harus bicara data dan angka. Kalau tidak dibuka secara transparan, polemik pengelolaan parkir ini akan terus berulang,” katanya.
Menurut Achik, pembenahan sektor parkir dapat menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi tata kelola PAD secara lebih luas di Kabupaten OKI.
“Dari sektor parkir saja sudah bisa terlihat apakah sistem PAD kita berjalan sehat atau tidak,” pungkasnya.
( Mas Tris)
