 |
| Caption :Karikatur ini menunjukkan Romlan, Ketua Gapoktan, memaksa petani membayar pupuk bantuan, sementara PBS mengungkap dugaan korupsi distribusi dana tanam yang merugikan petani. |
OKI, transkapuas.com — Dugaan penyimpangan dalam distribusi bantuan pertanian kembali mencuat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Kelompok Gabungan Tani (Gapoktan) Mataram Jaya di Desa Mataram Jaya, Kecamatan Mesuji Raya, diduga memperjualbelikan pupuk bantuan dan bibit yang semestinya disalurkan kepada petani secara tepat sasaran.
Temuan tersebut diungkap oleh Perkumpulan Bende Seguguk (PBS) berdasarkan hasil investigasi lapangan yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir.
Ketua PBS, Ahmad Akbar, mengatakan pihaknya menemukan indikasi kuat adanya praktik penjualan pupuk bantuan berupa urea sekitar 6 ton dan dolomit mencapai 12 ton, termasuk bibit pertanian.
“Dari hasil investigasi di lapangan, kami menemukan dugaan bahwa pupuk bantuan dan bibit tersebut tidak disalurkan sebagaimana mestinya, melainkan diperjualbelikan kepada petani,” ujar Akbar, Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, penelusuran dilakukan dengan menghimpun keterangan dari sejumlah petani dan warga setempat, kemudian dibandingkan dengan mekanisme distribusi bantuan yang telah ditetapkan pemerintah. Hasilnya, ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara aturan dan praktik di lapangan.
Sejumlah petani mengaku diminta membayar untuk memperoleh pupuk dan bibit tersebut. Padahal, dalam skema bantuan pemerintah, sarana produksi pertanian seperti pupuk subsidi dan bibit umumnya disalurkan secara gratis atau melalui mekanisme resmi dengan harga yang telah ditetapkan.
“Seharusnya bantuan ini gratis atau sesuai aturan, tapi kenyataannya kami diminta bayar. Kalau tidak, kami tidak bisa mendapatkan pupuk,” ungkap seorang petani yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha tani masyarakat. Petani yang tidak mampu membayar berisiko tidak memperoleh pupuk, yang pada akhirnya dapat menurunkan produktivitas lahan dan hasil panen.
Lebih lanjut, Akbar juga mengungkap dugaan adanya pemotongan dana tanam yang bersumber dari program bantuan pemerintah. Ia menyebut, petani seharusnya menerima Rp630 ribu per hektare, namun di lapangan diduga hanya menerima sekitar Rp400 ribu per hektare.
“Ini sangat miris. Tidak hanya pupuk dan bibit yang diduga diperjualbelikan, tetapi juga dana tanam petani dipotong. Jika ini benar, tentu sangat merugikan petani,” tegasnya.
PBS menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut program strategis pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Jika terbukti, praktik tersebut dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap kepercayaan publik.
Untuk itu, PBS mendesak instansi terkait di tingkat kabupaten maupun provinsi segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan bantuan pertanian di Gapoktan Mataram Jaya.
Selain itu, aparat penegak hukum juga diminta turun tangan apabila ditemukan unsur pidana dalam pengelolaan bantuan tersebut.
“Jika terbukti ada penyalahgunaan, kami mendorong agar dilakukan penindakan tegas sesuai aturan yang berlaku. Ini penting agar tidak menjadi preseden buruk,” kata Akbar.
Sementara itu, masyarakat berharap adanya pembenahan sistem distribusi bantuan agar lebih transparan dan akuntabel. Pengawasan dari pemerintah daerah, penyuluh pertanian, hingga masyarakat sipil dinilai penting guna mencegah praktik serupa terulang kembali.
Hingga berita ini diturunkan, Ketua Gapoktan Mataram Jaya, Romlan, serta Koordinator Lapangan (Korlu) Kecamatan Mesuji Raya, Ismi, belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik di OKI, mengingat pentingnya bantuan pertanian sebagai penopang utama kehidupan petani. Masyarakat pun berharap pemerintah segera turun tangan untuk memastikan kebenaran temuan tersebut serta menjamin distribusi bantuan berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
( Mas Tris)
