 |
| Caption : Rumah dinas wakil bupati OKI saat di rehab . Saat ini sudah selesai dan waktunya pun molor. |
OKI, transkapuas.com – Proyek rehabilitasi rumah dinas Wakil Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) senilai Rp 5 miliar menuai sorotan publik. Aktivis Sumatera Selatan Jakarta (ASJ) hingga penggiat anti korupsi menilai terdapat sejumlah kejanggalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Sorotan mencuat setelah aktivis ASJ, Nopri Agustian, menyampaikan kritik melalui media sosial. Ia mempertanyakan besarnya anggaran proyek di tengah kondisi masyarakat yang masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan dan infrastruktur jalan rusak.
“Angka Rp5 miliar ini memantik tanda tanya besar. Di saat rakyat masih berjuang, proyek ini justru terkesan tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat,” ujarnya.
Selain nilai anggaran, perhatian juga tertuju pada pihak pelaksana proyek, yakni CV Kreasi Sumatera yang berbasis di Palembang. Perusahaan tersebut disebut pernah mengerjakan proyek serupa di daerah lain, termasuk di Kabupaten Banyuasin.
Temuan awal ini memunculkan dugaan adanya pola keterlibatan rekanan dalam proyek lintas daerah. Meski demikian, belum terdapat bukti yang mengarah pada pelanggaran hukum dalam keterlibatan tersebut.
Di sisi lain, berkembang pula informasi di tengah publik terkait dugaan keterkaitan proyek ini dengan pokok pikiran (pokir) salah satu unsur pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Namun, informasi tersebut hingga kini belum terkonfirmasi secara resmi.
Penggiat anti korupsi Sumatera Selatan,Pahotan Siagian, menilai kondisi ini memerlukan keterbukaan dari semua pihak guna mencegah spekulasi liar.
“Jika memang ada keterkaitan dengan pokir atau pihak tertentu, harus dijelaskan secara transparan. Publik berhak mengetahui proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek ini,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya audit terhadap proyek bernilai besar agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.
“Setiap proyek miliaran rupiah wajib terbuka. Jika tidak, wajar publik mencurigai adanya kejanggalan,” tambahnya.
ASJ pun mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan audit dan penelusuran mendalam terhadap proyek tersebut.
“Apakah ini murni proyek biasa atau ada sesuatu yang disembunyikan, itu yang harus diungkap. Jangan sampai uang rakyat disalahgunakan,” ujar Nopri.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten OKI, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, maupun pihak CV Kreasi Sumatera terkait proyek tersebut.
( Mas Tris)
