 |
| Caption: Pemkab Sintang akan menggelar open bidding pada Februari 2026 untuk mengisi 13 jabatan Eselon IIb yang kosong, memastikan pergerakan karier ASN tetap dinamis dan responsif. Siapakah yang akan memperebutkan posisi strategis ini |
Sintang (Kalbar), transkapuas.com - Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, mengumumkan bahwa Pemkab Sintang akan mengadakan penawaran terbuka atau open bidding pada Februari 2026. Ini bertujuan untuk mengisi 13 jabatan tinggi pratama (Eselon IIb) yang saat ini kosong di lingkungan pemerintah daerah.
Pengumuman tersebut disampaikan Kartiyus dalam sambutan acara pisah sambut pejabat di Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang pada Kamis, 15 Januari 2026, bertempat di Hall Kantor Bupati Sintang.
Kartiyus menjelaskan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang sedang menyusun panitia seleksi, yang sudah diajukan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta.
“Sebanyak 13 posisi ini akan diperebutkan oleh pejabat administrator di Pemkab Sintang. Ini menunjukkan bahwa pergerakan mutasi dan promosi di Pemkab Sintang terus berlangsung. Jika 13 pejabat eselon IIIa naik ke eselon IIb, maka akan ada 13 pejabat eselon IIIb yang bisa naik ke eselon IIIa, dan begitu pula dengan pejabat eselon Iva,” ungkap Kartiyus.
Selain itu, Kartiyus menambahkan bahwa Pemkab Sintang mendapatkan teguran dari BKN karena pelantikan pejabat yang terlalu masif dengan 269 orang dalam satu periode. Ia menyatakan bahwa di tahun 2025 hanya akan ada satu kali pelantikan, meskipun banyak pejabat yang pensiun. Untuk itu, ia berencana mendorong agar pelantikan pejabat, baik mutasi maupun promosi, dapat dilakukan dua kali dalam setahun.
“Dengan demikian, pergerakan ASN di Pemkab Sintang tetap aktif,” tegasnya.
Kartiyus juga menyebutkan bahwa ada tiga pejabat dari Pemkab Sintang yang mengikuti open bidding untuk posisi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Harisinto Linoh, Hendrikus, dan M. Iqbal Natadipura.
Berikut adalah 13 jabatan eselon IIb yang kosong:
1. Dinas Perhubungan
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4. Asisten Administrasi Umum
5. Badan Riset dan Inovasi Daerah
6. Dinas Kesehatan
7. Direktur RSUD AM Djoen
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Badan Pengelola Perbatasan Daerah
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
11. Inspektorat
12. Dinas Perkebunan dan Peternakan
13. Sekretariat DPRD
Publish: (RS)
