 |
| Caption : Rumah dinas wakil bupati OKI Suprianto , masih layak dan Bagus namun di paksa kan untuk di rehab dan nilainya pun fantastis di tengah defisit OKI , fhoto di ambil Selasa ( 18/11/2025). |
Jakarta, transkapuas.com — Saat keuangan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, terpuruk dengan defisit mencapai Rp560 miliar—warisan dari pemerintahan sebelumnya—Wakil Bupati OKI Supriyanto justru menggenjot proyek rehabilitasi rumah dinasnya senilai Rp6 miliar. Kebijakan ini memantik kemarahan publik karena dinilai tidak peka terhadap kondisi fiskal dan mengabaikan kontraktor yang hingga kini belum dibayar.
“Kami belum dibayar, tapi proyek baru seperti rehab rumah dinas malah jalan terus,” ungkap seorang kontraktor yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Dipertanyakan: Rumah Dinas Masih Layak, Anggaran Tak Mendesak
Sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis di Kayuagung mempertanyakan urgensi proyek bernilai miliaran tersebut.
“Rumah dinas itu masih bagus. Mengapa harus direhab besar-besaran saat keuangan daerah kolaps?” ujar salah seorang tokoh masyarakat.
Dugaan Persekongkolan Menguat
Di lapangan, mencuat dugaan penggunaan nama perusahaan lain sebagai pelaksana proyek. Informasi ini menimbulkan kecurigaan adanya persekongkolan antara Wabup OKI Supriyanto dan pihak tertentu. Publik mendesak agar aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan.
Bertentangan dengan Arahan Bupati OKI
Langkah Wabup ini dinilai tidak sejalan dengan pernyataan Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki, yang sebelumnya menegaskan bahwa anggaran harus diprioritaskan untuk kebutuhan rakyat.
“Yang dijanjikan prioritas rakyat, tapi yang dikerjakan justru rehab rumah dinas,” kata sumber internal Pemkab OKI.
KRAK: APH Harus Turun!
Ketua LSM Komite Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sumsel, Feri Utama, mendesak aparat penegak hukum segera memeriksa proyek yang dinilai janggal tersebut.
“Saya meminta APH memeriksa proyek rehab rumah dinas Rp6 miliar ini. Ada indikasi ketidakwajaran yang tidak boleh dibiarkan,” tegas Feri di Jakarta usai menyampaikan laporan defisit OKI di Mabes Polri, Senin (17/11/2025).
Feri menegaskan siap membawa kasus ini ke penegak hukum.
“Kami sudah berada di Jakarta dan siap melaporkan dugaan penyimpangannya,” ujarnya.
Ia juga menyinggung disharmoni kebijakan antara Bupati dan Wakil Bupati.
“Bupati bicara prioritas untuk rakyat, tapi Wabup justru mendorong proyek yang tidak mendesak. Ini perlu diklarifikasi,” tambahnya.
Menunggu Respons Resmi
Hingga berita ini diterbitkan, Pemkab OKI maupun Wakil Bupati OKI Supriyanto belum memberikan penjelasan terkait urgensi proyek renovasi rumah dinas senilai Rp6 miliar tersebut.
(Mas Tris)
