 |
| Foto: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang, Kusnidar, S.Sos., M.M |
Sintang (Kalbar), transkapuas.com - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang, Kusnidar, S. Sos., M. M, menyampaikan laporan dan paparan penting dalam kegiatan sosialisasi peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana gempa bumi. Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang pada Selasa, 14 April 2026, sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi ancaman gempa yang belakangan semakin mendapat perhatian.
Dalam sambutannya, Kusnidar membuka pemaparan dengan penegasan bahwa Indonesia merupakan wilayah yang memiliki kerentanan terhadap berbagai bencana alam. Ia menyebutkan beberapa jenis bencana yang kerap terjadi di tanah air, antara lain banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tsunami, letusan gunung api, kekeringan, angin puting beliung, gelombang ekstrem, abrasi, serta gempa bumi.
"Beberapa hal yang akan kami laporkan, pertama bahwa bangsa kita ini wilayah yang sering mengalami bencana alam," ujarnya, sekaligus menekankan bahwa peringatan dini dan pemahaman masyarakat menjadi kunci penting.
Lebih lanjut, Kusnidar menjelaskan kondisi yang terjadi di Kabupaten Sintang. Menurutnya, bencana seperti banjir dan banjir bandang selama ini memang kerap dialami oleh wilayah tersebut. "Sintang setiap tahun bergelut dengan salah satu bencana yang ada ini," tuturnya.
Namun, pada tahun berjalan BPBD dihadapkan pada bencana yang sebelumnya lebih banyak terlihat oleh masyarakat melalui pemberitaan atau media sosial, yakni gempa bumi. Kondisi tersebut menjadikan upaya edukasi dan penguatan kapasitas menjadi semakin mendesak, karena kesiapan tidak dapat dibangun secara instan setelah kejadian berlangsung.
Kusnidar juga memaparkan langkah-langkah yang telah dilakukan BPBD, khususnya dalam penanganan bencana alam. BPBD, kata dia, sudah membentuk Desa Tanggulangin Bencana di beberapa desa sebagai bentuk mitigasi struktural dan peningkatan peran masyarakat. Akan tetapi, ia mengakui bahwa program tersebut belum mampu menjangkau seluruh desa di Kabupaten Sintang. Karena itu, sosialisasi peningkatan kesiapsiagaan menjadi salah satu cara untuk memperluas pemahaman dan membangun budaya kesiapsiagaan berbasis komunitas.
Dalam laporan berikutnya, Kusnidar menyampaikan data kejadian bencana pada tahun 2026. Untuk banjir dan banjir bandang, tercatat terjadi di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Sepauk, Tempunak, dan Ketungau Hulu, dengan dampak pada 18 desa. Sementara itu, karhutla terjadi di dua kecamatan yaitu Kecamatan Sintang dan Kecamatan Sungai Tebelian, yang berdampak pada empat desa. Pemaparan ini menunjukkan bahwa risiko bencana di Sintang bukanlah isu teoritis, melainkan sudah menjadi realitas yang memerlukan penanganan berkelanjutan dan kesiapsiagaan yang terus diperkuat.
Khusus mengenai gempa bumi, Kusnidar menjelaskan bahwa kejadian gempa terjadi di dua kecamatan, yakni Kecamatan Sintang dan Kecamatan Kayan Hilir. Menurutnya, gempa di Kecamatan Sintang terjadi pada Kelurahan Ladang pada bulan Januari. Sementara pada bulan yang sama, gempa juga terjadi di Kecamatan Kayan Hilir, tepatnya di Desa Nyangkom Mekar Mandiri dan Nanga Tikan.
"Lalu yang terakhir gempa bumi terjadi pada tanggal 13 Maret yang lalu di Kayan Hilir, pada desa yang sama yaitu Nyangkom. Kemudian di Kayan Hilir Jaya Sakti, dan Sintang di Tanjung Puri," jelasnya.
Kusnidar menambahkan bahwa dampak gempa terutama terkait kerusakan pada bagian bangunan dan jembatan, yang menurut BPBD perlu mendapat perhatian serius. Ia menekankan bahwa pemahaman yang benar mengenai gempa mulai dari karakter bencana, cara merespons, hingga langkah mitigasi harus dimiliki oleh unit kerja maupun masyarakat. Tanpa pemahaman yang tepat, risiko kepanikan dan tindakan yang keliru justru dapat memperbesar dampak saat kejadian.
"Oleh karena itu, kami merasa penting dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang dimulai pada hari ini," tegas Kusnidar. Sosialisasi ini dilakukan setelah BPBD melakukan koordinasi dan konsultasi, termasuk setelah gempa dengan Kepala BMKG Kabupaten Sintang, sebagai dasar penyusunan informasi dan arah edukasi yang lebih akurat kepada publik. Dari koordinasi tersebut, BPBD kemudian menyepakati pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh stakeholder, dimulai dari seluruh tataran unit kerja.
Dalam kesempatan tersebut, Kusnidar juga memaparkan harapan dari sosialisasi peningkatan kesiapsiagaan ini. Pertama, adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat agar memahami risiko gempa bumi serta langkah-langkah mitigasi yang perlu dilakukan. Kedua, terbangunnya kesiapsiagaan dan kemampuan respon cepat, baik oleh individu maupun kelompok, ketika gempa terjadi. Ketiga, pengurangan dampak risiko bencana melalui edukasi tentang tindakan sebelum bencana, saat bencana, dan sesudah bencana.
Selanjutnya, Kusnidar menekankan agar masyarakat mampu menangani situasi darurat sebelum bantuan datang, sehingga penanganan awal dapat dilakukan secara lebih terarah. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga sikap dan cara pandang dalam menghadapi gempa.
"Dan yang terakhir adalah bagaimana kita tidak menimbulkan panik atau ketakutan yang berlebihan, oleh karena itu melalui kegiatan ini kita harap kita memiliki pemahaman yang sama," katanya. Menurutnya, ketenangan dan pengetahuan yang tepat akan membantu warga mengambil langkah keselamatan yang benar.
Kusnidar menambahkan bahwa meskipun bencana gempa bumi bukan hal baru bagi Indonesia, tetapi bagi Sintang dan Kalimantan Barat, ini merupakan kejadian yang sangat baru sehingga membutuhkan adaptasi dan pembelajaran cepat. Masyarakat perlu dibimbing agar memahami bahwa kesiapsiagaan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama, bukan hanya pekerjaan pemerintah, melainkan juga kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat.
Di akhir paparan, Kusnidar menyampaikan bahwa pihak BPBD menyambut baik program sekolah lapang gempa yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kelam. Ia berharap program serupa dapat dilanjutkan ke kecamatan-kecamatan yang dinilai rawan pada titik-titik gempa. Dengan begitu, edukasi tidak hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi berlanjut menjadi pelatihan praktik yang lebih aplikatif bagi masyarakat. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi gempa bumi secara lebih terukur, sistematis, dan berkelanjutan.(RS)
