OKI, transkapuas.com — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menghadapi tantangan fiskal serius pada tahun anggaran 2026. Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipastikan mengalami penyusutan signifikan sebesar Rp241 miliar dibanding tahun sebelumnya.
Meski demikian, Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik tidak akan berkurang sedikit pun.
"Pendapatan daerah bakal berkurang cukup besar, terutama dari komponen TKD. Tapi pelayanan dasar untuk rakyat tidak boleh ikut menyusut. Justru di masa seperti inilah keberpihakan harus ditunjukkan,” ujar Muchendi saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna Hari Jadi ke-80 Kabupaten OKI, Sabtu (11/10).
Menurut Muchendi, pemerintah daerah bersama DPRD akan melakukan penyesuaian dan realokasi anggaran secara selektif agar program prioritas tetap berjalan, khususnya yang menyangkut pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
"Kita akan melakukan efisiensi dan realokasi anggaran agar tetap survive dan terus bisa melayani masyarakat,” tegasnya.
Bupati Muchendi menambahkan, keberhasilan pemerintah daerah menjaga stabilitas pembangunan tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan pemerintah provinsi, pusat, swasta, legislatif, dan masyarakat.
Gubernur Deru: Pilah Belanja yang Perlu dan Tidak Perlu
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru turut mengingatkan agar pemerintah daerah benar-benar selektif dalam menghadapi masa efisiensi ini. Menurutnya, setiap daerah memiliki tantangan fiskal berbeda sehingga kebijakan penghematan harus berpihak pada kebutuhan yang paling mendesak.
"Bukan efisiensinya yang harus didengungkan, tapi bagaimana cara kita menghadapinya. Pilah mana belanja yang perlu dan tidak perlu. Sebagai pejabat politik, janji kita kepada masyarakat itulah yang harus super prioritas,” kata Deru.
Deru juga berpesan agar seluruh elemen di daerah mempererat kerukunan dan kerjasama dalam menghadapi tekanan fiskal yang terjadi.
"Tantangan yang dihadapi kepala daerah hari ini berbeda dengan masa kami dulu. Tapi semangat membangun daerah harus tetap dijaga,” ujarnya mengenang masa ketika dirinya dan Ishak Mekki masih sama-sama menjadi kepala daerah di Sumsel.
Dana Transfer Turun, OKI Lakukan Penyesuaian Anggaran
Sebelumnya, Kepala DPKAD OKI Farlidena Burniat menjelaskan bahwa Bupati Muchendi telah memanggil seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meninjau ulang kebutuhan belanja.
"Kita koordinasi dengan Bappeda untuk menghitung ulang kebutuhan tiap OPD. Jadi kita punya kalkulasi pembiayaan APBD dari PAD, mengingat transfer pusat dipastikan terpangkas,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Anggaran DPKAD OKI Abur memaparkan bahwa berdasarkan data Kementerian Keuangan tertanggal 23 September 2025, alokasi TKD untuk OKI tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp1,908 triliun, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,150 triliun.
"Ada pengurangan dana transfer sebesar Rp241 miliar dari pusat pada tahun 2026,” jelas Abur.
Abur menegaskan, arah kebijakan pembangunan daerah tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang menekankan bahwa janji kepala daerah dalam visi dan misi pemerintahan harus menjadi prioritas utama penyusunan program.
"Prinsipnya, visi-misi kepala daerah harus diwujudkan. Hak-hak pegawai tidak boleh berkurang, sehingga efisiensi diarahkan pada hal-hal yang tidak langsung menyentuh masyarakat,” tutupnya.
( Mas Tris)