 |
| Caption : Ketua DPRD OKI Sum Sel ,Farid Hadi Sasangko |
OKI, transkapuas.com – Momentum perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, justru diwarnai sorotan terhadap kinerja para wakil rakyat.
Di tengah semarak pesta daerah, sejumlah kalangan muda menuding sebagian anggota DPRD OKI periode 2024–2029 lebih sibuk mengurusi proyek pokok-pokok pikiran (Pokir) ketimbang memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Dugaan tersebut mencuat dari berbagai perbincangan publik yang menilai para legislator terjebak dalam praktik “balik modal” pasca pemilu. Isu ini pun menjadi buah bibir di tengah masyarakat yang mengharapkan perubahan nyata dari para wakil rakyat baru.
Perwakilan Ikatan Keluarga Besar Macan Lindungan (IKBML) Sumatera Selatan Cabang OKI, Wandriansya atau yang akrab disapa Pak Bima, menyebut orientasi sebagian anggota dewan kini lebih condong pada proyek-proyek yang bersumber dari Pokir, seperti pemasangan conblock di sekolah, rehabilitasi ruang belajar, dan berbagai kegiatan fisik lainnya.
“Kalau tidak ‘membantai’ Pokir, mereka khawatir modal saat nyaleg tidak akan kembali di 2029 nanti,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (14/10/2025).
Menurutnya, momen HUT OKI seharusnya menjadi ajang refleksi bagi para pemangku kebijakan untuk memperkuat komitmen terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
"Yang paling penting itu skala prioritas. Masyarakat menunggu bukti nyata, bukan janji politik lima tahunan yang terulang lagi,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD OKI Farid Hadi Sasangko membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh Pokir anggota dewan telah melalui mekanisme resmi dan dibahas bersama pemerintah daerah.
“Pokir adalah hasil reses yang ditampung dari masyarakat. Semua usulan tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, pemerhati politik lokal M. Teguh Marga Danau menilai fenomena keterikatan anggota dewan terhadap Pokir merupakan persoalan klasik yang selalu muncul di awal periode legislatif.
"Secara politis, Pokir memang menjadi ruang aktualisasi anggota dewan untuk menyalurkan aspirasi. Namun ketika orientasinya berubah menjadi proyek pribadi, di situlah moralitas politik diuji,” ujarnya.
Teguh menambahkan, semestinya DPRD menjadikan momentum HUT ke-80 OKI sebagai ajang memperkuat fungsi pengawasan dan perumusan kebijakan publik, bukan sekadar berburu proyek.
"Legitimasi politik tidak cukup hanya dengan Pokir, tetapi dengan konsistensi memperjuangkan kepentingan rakyat,” tegasnya.
(Mas Tris)
