Oleh Trisno Okonisator
Wartawan transkapuas.com biro OKI Sum Sel
Pelantikan 115 pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Selasa (3/3/2026), bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Di Ruang Bende Seguguk itu, publik menyaksikan satu pelajaran penting tentang watak birokrasi: rivalitas boleh terjadi, tetapi organisasi harus tetap berada dalam satu komando.
Momentum yang dipimpin langsung oleh Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, memperlihatkan dinamika yang menarik. Jamiah—yang akrab disapa Ute—pernah bersaing dalam bursa Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kala itu ia berhadapan dengan Adi Yanto, yang akhirnya dipercaya menduduki kursi kepala dinas.
Kini, babak cerita berubah. Ute menjabat sebagai salah satu Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir. Secara struktural, ia berada langsung di bawah komando Adi Yanto. Dulu rival, hari ini atasan dan bawahan. Sebuah ironi? Tidak juga. Justru di situlah kedewasaan birokrasi diuji.
Dalam organisasi modern, persaingan adalah keniscayaan. Seleksi jabatan bukan ruang sentimental, melainkan arena adu gagasan, rekam jejak, dan kapasitas manajerial. Namun setelah keputusan diambil, kompetisi harus berhenti. Yang tersisa adalah loyalitas pada struktur dan tanggung jawab kepada publik.
Dalam persepsi penulis , bupati Muchendi menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari penataan organisasi dan penguatan kinerja pemerintahan. Ia menekankan bahwa rotasi dan promosi dilakukan berdasarkan kebutuhan institusi, bukan karena balas jasa politik atau kepentingan pribadi.
“Setelah dilantik, tidak ada lagi kubu-kubuan. Semua harus satu barisan, satu visi, dan satu komando untuk melayani masyarakat OKI,” tegasnya di hadapan para pejabat yang baru diambil sumpahnya.
Pesan itu penting, terutama di tengah kultur birokrasi daerah yang kerap diselimuti prasangka publik soal kompromi dan balas budi. Transparansi dan konsistensi kebijakan menjadi kunci agar meritokrasi tidak berhenti pada tataran retorika.
Namun, pernyataan saja tentu tidak cukup. Ujian sesungguhnya ada pada praktik. Apakah mereka yang pernah bersaing mampu benar-benar melebur dalam satu visi? Apakah atasan mampu merangkul mantan rival tanpa prasangka? Dan apakah bawahan mampu bekerja profesional tanpa membawa residu ambisi?
Ute,kini berada di posisi strategis sebagai Kabid—jabatan teknis yang menentukan implementasi kebijakan dinas. Di sisi lain, Adi Yanto sebagai kepala dinas memikul tanggung jawab besar atas arah dan capaian kinerja instansi. Relasi profesional keduanya akan menjadi barometer apakah meritokrasi benar-benar hidup atau sekadar slogan administratif.
Tak ada kawan abadi, tak ada lawan abadi. Dalam birokrasi, yang abadi adalah kepentingan masyarakat: pelayanan publik yang cepat, informasi yang transparan, dan tata kelola yang akuntabel.
Pelantikan 115 pejabat ini semestinya dibaca bukan sebagai rotasi biasa, tetapi sebagai momentum konsolidasi internal. Rivalitas yang sehat harus bermuara pada kolaborasi. Jika tidak, organisasi hanya akan tersandera ego personal dan kehilangan fokus pada tujuan bersama.
Pada akhirnya, publik tidak peduli siapa dulu pesaing siapa. Masyarakat hanya akan menilai: apakah layanan membaik, apakah komunikasi publik semakin terbuka, dan apakah program pembangunan berjalan efektif.
Di situlah hakikat kekuasaan birokrasi diuji—bukan pada siapa yang menang dalam seleksi, melainkan pada siapa yang mampu bekerja optimal setelah kompetisi usai.(*)
