 |
| Caption : Ketua DPRD OKI, Farid Hadi Sasangko secara simbolis menyerahkan dokumen hasil pembahasan rapat Paripurna kepada bupati OKI H.Muchendi Mahzareki. |
OKI, transkapuas.com – DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menggelar rangkaian lima rapat paripurna strategis dalam sepekan terakhir. Agenda ini mencakup pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif legislatif, usulan eksekutif, pertanggungjawaban APBD 2024, hingga penyusunan arah kebijakan anggaran tahun 2026.
Ketua DPRD OKI, Farid Hadi Sasangko, mengatakan bahwa seluruh rangkaian sidang paripurna ini adalah bentuk keseriusan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara transparan dan akuntabel.
"Rangkaian rapat paripurna ini bukan sekadar formalitas, melainkan kerja konstitusional untuk memastikan bahwa produk hukum daerah lahir dari proses yang terbuka dan berpihak pada rakyat,” kata Farid usai memimpin rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD OKI, Selasa (29/7/2025).
Lima Agenda Penting
Farid menjelaskan bahwa lima rapat paripurna tersebut meliputi pembahasan:
1. Rapat Paripurna XXI – Pembicaraan Tingkat II atas Raperda Inisiatif DPRD TA 2025, dengan agenda penyampaian laporan pimpinan pansus, pendapat akhir fraksi, persetujuan dewan, dan tanggapan eksekutif.
2. Rapat Paripurna XXII – Pembahasan Raperda usulan eksekutif tahun anggaran 2025. Tahapan rapat ini serupa dengan mekanisme Raperda inisiatif.
3. Rapat Paripurna XXIII – Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024. Evaluasi ini dinilai penting untuk menjamin kesinambungan dan efektivitas program pembangunan.
4. Rapat Paripurna XXIV – Pengesahan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan hasil Reses III tahun sidang 2024/2025. Menurut Farid, pokir menjadi manifestasi nyata dari aspirasi masyarakat yang telah diserap para legislator.
5. Rapat Paripurna XXV – Pembahasan KUA-PPAS TA 2026 sebagai dasar penyusunan RAPBD tahun depan. Dalam sidang ini, Bupati OKI menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Keterlibatan Publik Ditekankan
Farid menegaskan bahwa seluruh proses rapat dilaksanakan secara terbuka untuk umum sebagai bentuk transparansi kelembagaan.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengawal proses pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah. Partisipasi publik adalah kunci demokrasi yang sehat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada unsur pimpinan DPRD, seluruh anggota dewan, serta jajaran eksekutif atas kolaborasi yang dinilai produktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
( Mas Tris)
