 |
| Caption : Suasana pertemuan anggota komisi V DPR RI dengan pemkab OKI . |
OKI, transkapuas.com – Jalan tol Palembang–Kayuagung kembali menjadi sorotan nasional. Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kamis (3/7), untuk meninjau langsung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di ruas tol yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera itu.
Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw, disambut langsung oleh Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pendopoan Kabupatenan, Kayuagung.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat OKI, kami senang dan menyambut baik kunjungan hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat dan kemajuan bagi daerah kami,” ucap Bupati Muchendi dalam sambutannya.
5 Masalah Krusial di Tol Palembang–Kayuagung
Dalam pernyataannya, Robert Rouw mengungkapkan bahwa Komisi V DPR RI menemukan sedikitnya lima permasalahan utama yang kerap dikeluhkan masyarakat terhadap ruas tol tersebut.
“Pertama, jalan berlubang dan permukaan yang tidak rata. Kedua, drainase buruk sehingga menimbulkan genangan air saat hujan. Ketiga, keterbatasan area parkir di rest area. Keempat, kurangnya informasi lalu lintas dan layanan call center. Kelima, persoalan tarif tol, terutama bagi angkutan batu bara,” tegas Robert.
Ia menjelaskan bahwa kunjungan ini juga bagian dari tugas Panitia Kerja (Panja) Jalan Tol Komisi V untuk memastikan akuntabilitas penyelenggaraan layanan jalan tol sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 jo. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Jalan.
“Setiap badan usaha jalan tol wajib memenuhi standar layanan terkait prasarana, keamanan, dan kenyamanan. Negara hadir untuk memastikan pengguna tol mendapat layanan publik yang adil dan setara,” ujarnya.
Dirut WST Akui Masalah, Exit Tol Jejawi Jadi Sorotan
Direktur Utama PT Waskita Sriwijaya Tol (WST), Jovimar, tak menampik adanya sejumlah persoalan di ruas tol Palembang–Kayuagung, khususnya di Exit Tol Jejawi.
“Di Exit Jejawi memang ada penurunan timbunan di sekitar jembatan. Itu rawan dan menjadi prioritas perbaikan. Kami akan selesaikan bersama pihak terkait,” jelas Jovimar.
Ia juga menanggapi soal tarif tol yang sempat dipersoalkan masyarakat.
“Saya tegaskan, tidak ada kenaikan tarif tol sejak awal tol ini dibuka hingga sekarang. Kalau pun ada uji coba sistem pembayaran, itu bukan berarti tarif naik,” pungkasnya.
PRISMA Desak Evaluasi Total Jalan Tol Palembang–Kayuagung
Sorotan terhadap kondisi jalan tol ini juga datang dari kalangan pemantau kebijakan publik. Salim Kosim, peneliti dari Pusat Riset Kebijakan Publik dan Pelayanan Umum (PRISMA) Sumatera Selatan, menilai pengelolaan jalan tol tersebut belum memenuhi prinsip dasar pelayanan publik yang baik.
“Jika jalan tol dibangun dengan dana rakyat dan digunakan untuk kepentingan publik, maka pemenuhan standar pelayanan minimal bukan pilihan, tapi kewajiban. Negara tidak boleh abai. Jalan tol ini bukan sekadar infrastruktur fisik, tapi wajah pelayanan negara kepada rakyat,” tegas Salim.
Ia menekankan perlunya pengawasan lebih ketat dari pemerintah pusat dan DPR, agar setiap badan usaha jalan tol benar-benar tunduk pada regulasi dan tidak mengabaikan aspek keselamatan pengguna.
( Mas Tris)
