 |
| Caption : Presiden BEM SE OKI saat diskusi secara virtual. |
OKI, transkapuas.com – Aliansi BEM OKI (ALKI) menanggapi hangatnya isu pengadaan mobil dinas bagi pimpinan DPRD Ogan Komering Ilir (OKI) yang dianggarkan sebesar Rp5,1 miliar dalam APBD 2025.
Menurut ALKI, pengadaan tersebut dapat dikategorikan wajar sepanjang dilakukan sesuai aturan dan benar-benar dibutuhkan untuk menunjang kinerja lembaga legislatif.
Presiden Mahasiswa Universitas Islam OKI (UNISKI), Rio Hakan Sukur, menyatakan bahwa mahasiswa tidak ingin buru-buru menyalahkan kebijakan anggaran, namun tetap mendesak pentingnya akuntabilitas dan kejelasan manfaat dari setiap pengeluaran uang negara.
"Sebagai mahasiswa, kita paham bahwa DPRD butuh fasilitas kerja. Selama proses pengadaan sesuai regulasi dan memang dibutuhkan, ya wajar. Tapi jangan abaikan prioritas lain, apalagi kondisi keuangan daerah belum ideal,” ujar Rio dalam diskusi publik yang digelar via akun Instagram resmi ALKI, Jumat (27/6/2025) malam.
Senada, Presiden Mahasiswa IAIN Ash-Shiddiqiyah OKI, Setiawan Jhordy, menekankan bahwa transparansi merupakan kunci untuk mencegah kesalahpahaman publik terhadap kebijakan pemerintah.
"Masyarakat berhak tahu dasar dan urgensi kebijakan ini. Jangan sampai muncul kesan ada agenda tersembunyi. Pemerintah harus membuka ruang dialog bersama mahasiswa dan publik,” tegasnya.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa STAI Darussalam Tugu Mulyo, M. Yakub Abdul Aziz, menyuarakan agar pemerintah tidak mengabaikan kebutuhan rakyat dalam pengambilan kebijakan belanja daerah.
"Kami tidak menolak pengadaan fasilitas kerja, tapi jangan sampai belanja birokrasi mengalahkan kebutuhan mendesak masyarakat. Keseimbangan itu penting,” katanya.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Presiden Mahasiswa STIQ An-Nur, Rizal Amril Wahyudi, yang mengingatkan agar kebijakan publik tidak bersifat simbolik atau sekadar formalitas.
"Kebijakan semacam ini harus berbasis rasionalitas, realistis, dan berdampak langsung pada pelayanan publik, bukan sekadar untuk pencitraan,” ujarnya.
Diketahui, dalam dokumen APBD OKI 2025, tercantum anggaran pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD senilai Rp5,1 miliar. Meskipun pengadaan itu disebut telah sesuai prosedur hukum, namun muncul pro dan kontra di tengah kondisi PAD OKI yang masih jauh dari optimal.
(Mas Tris)
