Palembang , transkapuas.com - Puluhan massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Ogan Komering Ilir Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Indonesia Berdaya (DPC LSM RIB) mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) untuk menyelidiki secara menyeluruh dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta ketidaktransparanan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Mereka menuntut transparansi dalam perencanaan dan penggunaan anggaran yang dapat merugikan kepentingan publik dan keuangan negara.
Koordinator aksi, Hipson Munandar yang juga ketua LSM RIB OKI, menegaskan bahwa tindakan KKN yang dilakukan oleh oknum di Bawaslu OKI telah merusak integritas lembaga tersebut. LSM RIB dan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir menuntut Kejati Sumsel untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap Bawaslu OKI dan memberikan sanksi yang setimpal bagi oknum yang terlibat, ujar hipson.
Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya peningkatan transparansi di Bawaslu agar setiap keputusan, penggunaan anggaran, dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada publik. LSM Rakyat Indonesia Berdaya dan masyarakat OKI menyampaikan tiga tuntutan resmi kepada Kejati Sumsel: meminta dan memeriksa Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bawaslu OKI Tahun 2023 untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.
Melakukan pemeriksaan mendalam terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bawaslu OKI dan melakukan investigasi terhadap dugaan praktik KKN.
Menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan investigasi sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menjaga integritas lembaga publik tandas hipson.
LSM RIB berencana untuk melanjutkan aksi di Bawaslu OKI sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan transparansi dalam lembaga pengawas pemilu tersebut, pungkas nya.(mas Tris)
