Jakarta,transkapuas.com-Sejumlah organisasi Sipil dan beberapa Masyarakat melakukan Roadshow Ke sejumlah Kementrian Termasuk Kantor Staf Presiden (KSP) dari 23-28 Juli 2023 Lalu.
Kunjungan Koalisi Sipil Menyampaikan sejumlah Kasus berkaitan hak-hak Masyarakat Adat terutama di Sepanjang Kawasan Perbatasan.
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Dialog Nasional yang pertama kali di datang Koalisi Sipil Kantor Ombudsman RI, Kementerian Perumahan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI ( KLHK),Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM),Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Yan terakhir Kantor Staf Presiden
Masing-masing pendamping dan perwakilan Masyarakat menyampaikan langsung beberapa persoalan kasus yang terjadi di daerah Mereka.
Diantara nya 300 hektar lahan masyarakat yang di bangun menjadi lokasi Kota Mandiri Terpadu (KTM) di kecamatan subah, Kabupaten Sambas,Kalbar.
Lahan masyarakat yang di jadikan Lahan kota mandiri terpadu KTM di telantarkan. Sampai Tahun 2023 sejak di bangun tahun 2009 era Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Salah satu tokoh Masyarakat yang mengalami dampak pembangunan Nasional KTM di subah. Muhamad Hafid menyampaikan dalam dialog Bersama Ombudsman RI serta beberapa lembaga Pendamping perwakilan masyarakat lainnya yang ada di tiga Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat 24 juli 2023, senin.
Kecamatan subah Kabupaten Sambas Kalimantan Barat saat ini dianggap memiliki banyak Persoalan yang cukup merugikan bagi masyarakat tidak Hanya Kota Mandiri Terpadu (KTM)
Namun akibat dampak kelakuan Investasi Perkebunan fasilitas umum di kecamatan Subah masuk HGU seperti Wakaf,gedung Sekolah bahkan Rumah Kepala Desa balai Gemuruh.
“ kami berharap melalui Ombudsman RI ataupun lembaga tinggi pemerintah lainnya respon cepat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dialami masyarakat di kecamatan subah dan sangat serius harus segera di tindak lanjuti ,karena penyampaian langsung permasalahan melalui dialog bersama terutama di Ombudsman RI ini sudah yang kedua kali kita lakukan pada tahun 2022,” ungkap Muhammad Hafid.
Muhamad Hafid menambahkan isu terbaru yang di dapatinya adalah akan ada masuk transmigrasi baru di kecamatan Subah.
“ persoalan yang di hadapi masyarakat semakin bertambah jika beberapa persoalan tidak di selesaikan terutama lahan hak masyarakat saja belum bisa di selesaikan,di tambah akan masuk transmigrasi baru yang lama saja sudah bermasalah,” cetusnya.
penerbitan izin HGU yang diberikan pemerintah kepada Perusahaan sawit dan tambang atas nama investasi.
Menimbulkan konflik dan kriminalisasi terhadap Masyarakat adat, sehingga menyebabkan hilangnya hak-hak hidup Masyarakat disekitar wilayah Perusahaan sawit ataupun tambang.
Hal tersebut yang mendorong WALHI Kalimantan Barat bersama organisasi sipil lainnya melaksanakan dialog nasional melalui roadshow ke Kementrian dan Lembaga terkait untuk menyampaikan laporan.
Nikodemus Ale, selaku Dewan Eksekutif Walhi Kalbar mengungkapkan dialog kali ini dalam rangka menyampikan laporan terkait persoalan masyarakat dan lingkungan di tiga daerah perbatasan yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.
Laporan yang disampikan berkaitan erat dengan Upaya perampasan hak Masyarakat yang ada di daerah perbatasan karena investasi perkebunan kelapa sawit. Selain itu,
“Selain persoalan investasi, persoalan proyek strategis nasional (PSN) seperti food estate dan transmigrasi yang beririsan langsung dengan kawasan hutan serta hak-hak masyarakat adat menjadi salah satu isu utama yang ingin disampaikan dalam dialog ini.” Ungkap Niko.
Rbn
