SEKADAU, TRASKAPUAS.CIM - Warga dari 3 desa di wilayah kecamatan Nanga Mahap kembali mendatangi kantor bupati Sekadau, Senin (24/07/2023). Kedatangan rombongan terdiri dari Karyawan dan warga penyerahan lahan mereka meminta pertanggungjawaban pihak perusahaan terkait nasib karyawan yang sudah di rumah sejak tahun 2022.
Dalam paparannya kepala desa Tamang mengatakan, bahwa warga yang datang lagi hari ini adalah berhubungan Lang dengan PT.Mahap Bahkti Jaya (MBJ) yakni karyawan dan penyerah lahan. Sebelum mendatangi kantor bupati pihaknya sudah beberapa kali mengelar pertemuan dengan pihak perusahaan bahkan sudah sering, namun hasilnya tidak pernah ada.
"Kami sudah melakukan mediasi dengan perusahaan terkait keluhan karyawan dan pemilik lahan, namun tidak ada kejelasan,"ungkapnya.
Adapun warga desa yang masuk wilayah kerja PT.MBJ adalah desa Engkulun, Tamang dan desa Landau Kumpai.
Janji perusahaan pertambangan masuk lanjut kades, penyerahan lahan akan di rekrut jadi karyawan, hanya saja setelah tiga bulan bekerja orang tersebut langsung di pecat. Ini yang kita pertanyakan.
"Bahkan ada lahan masyarakat yang belum di Ganti rugi,"katanya.
Ada 12 item tuntutan warga dan karyawan kepada pihak perusahaan, sampai sekarang tidak ada respon meskipun warga sudah berulangkali melakukan mediasi dengan perusahaan.
Sementara itu Radius Efendy ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam paparannya mengatakan, bahwa tuntutan warga tentu menjadi bahan bagi pemerintah untuk mencari solusi yang baik bagi masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di wilayah PT.MBJ.
"Kita akan cari solusi yang baik terhadap tuntutan warga tersebut," katanya.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Yodi Setiawan, S.sos salah satu anggota komisi II DPRD kabupaten Sekadau mengatakan, pada prinsipnya masalah ini harus dicari solusinya agar masyarakat tidak dirugikan, karena selain kehilangan pekerjaan, masyarakat juga sudah kehilangan lahan, sebab setelah diserahkan masyarakat belum menikmati hasil lahan yang diserahkan, disisi lain banyak karyawan yang berasal dari masyarakat setempat sudah di rumahkan ini perlu solusi tepat agar tidak menambah angka kemiskinan baru.
"Kita akan dorong pihak pemerintah dan perusahaan untuk mencari solusi yang baik dan tepat,"katanya.
Hadir pada pertemuan tersebut,. Kapolres, Asisten Heronimus, Kadis DKPPP Sandae, dan pihak perusahaan serta para kepala SKPD serta perwakilan masyarakat dari tiga desa.(tim).
