 |
| Caption : Kepala dinas Kominfo OKI Adi Yanto saat memaparkan pada operator Telkom titik blankspot. Selasa ( 14/4/2026). |
OKI, transkapuas.com — Kolaborasi antara pemerintah daerah dan operator telekomunikasi menjadi kunci percepatan pengentasan wilayah tanpa sinyal (blankspot) di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan,seiring meningkatnya kebutuhan akses internet sebagai layanan dasar masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika OKI, Selasa (14/4), di Kantor Bupati OKI. Rapat ini merupakan tindak lanjut Misi ke-4 kepala daerah dalam penguatan ekonomi berbasis digital, termasuk pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, serta mendukung agenda nasional pemerataan infrastruktur digital.
Berdasarkan data pemerintah daerah, wilayah OKI seluas 17.071,33 kilometer persegi yang mencakup 18 kecamatan dan 327 desa/kelurahan masih menghadapi tantangan konektivitas. Tercatat sebanyak 57 titik blankspot, dengan kualitas jaringan didominasi 4G lemah sekitar 75 persen. Sementara itu, wilayah dengan jaringan 4G relatif stabil baru mencapai sekitar 15 persen.
Kendala geografis serta masih adanya 15 desa yang belum teraliri listrik turut memperlambat pemerataan jaringan. Selain itu, minat operator untuk membangun infrastruktur di wilayah berpenduduk minim dan sulit dijangkau juga relatif rendah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika OKI, Adi Yanto, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, termasuk validasi data bersama operator.
“Kami melakukan validasi data bersama operator agar penanganan blankspot sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, prioritas penanganan difokuskan pada layanan publik. “Konektivitas di sekolah, puskesmas, dan kantor desa menjadi prioritas agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat,” kata Adi.
Sebagai solusi, Pemkab OKI bersama Telkomsel menginisiasi program Internet Gotong Royong (IGR). Program ini merupakan model kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan penyedia layanan untuk memperluas jangkauan jaringan di wilayah blankspot.
Dalam skema tersebut, pemerintah daerah berperan dalam regulasi dan koordinasi, operator membangun jaringan, sementara pemerintah desa menyediakan lokasi serta infrastruktur pendukung. Pola ini dinilai mampu membuka akses di wilayah yang sebelumnya tidak layak secara bisnis.
Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Hingga saat ini, delapan desa telah terbebas dari blankspot melalui program tersebut, yakni Desa Balian (Mesuji Raya), Desa Karya Mukti (Mesuji), Desa Suka Mulya (Lempuing), Desa Panca Tunggal Benawa dan Desa Kuripan (Teluk Gelam), Desa Pulau Geronggang (Pedamaran Timur), Desa Deling (Pangkalan Lampam), serta Desa Pematang Binatani (Mesuji Makmur).
Asisten III Sekretariat Daerah OKI, Hj Nursula, menegaskan bahwa akses internet kini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
“Pemerataan akses internet bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, melainkan sudah menjadi kebutuhan dasar untuk mendukung pelayanan publik, pendidikan, hingga pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam percepatan pengentasan blankspot. Selain itu, pemerintah turut menyoroti penataan kabel jaringan provider yang dinilai masih semrawut di sejumlah titik.
“Penertiban akan dilakukan bersama provider agar jaringan lebih rapi dan tidak membahayakan,” kata Nursula.
( Mas Tris).
