 |
| Caption: Kasipem Kecamatan bersama BPD dan warga membahas penerimaan LKPJ 2025, catatan tindak lanjut, serta langkah antisipatif menghadapi musim kemarau di Desa Kelam Sejahtera |
Sintang (Kalbar), transkapuas.com - Musyawarah Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Desa Kelam Sejahtera berlangsung lancar dan penuh partisipasi pada Jumat, 27 Maret 2026. Acara yang dihadiri Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, perwakilan Kecamatan Kelam Permai, tokoh masyarakat, dan warga setempat menegaskan komitmen bersama terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kelam Permai (Kasipem), Busau, S.Sos., hadir mewakili Camat dan menjadi salah satu pembicara utama pada forum tersebut. Dalam sambutannya Busau menegaskan pentingnya musyawarah sebagai sarana pengawasan publik.
"Musyawarah seperti hari ini penting untuk memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran dan akuntabel. Warga berhak mengetahui realisasi anggaran serta progres pembangunan yang dibiayai APBDes," ujar Busau.
Dalam paparan LKPJ Kepala Desa untuk tahun anggaran 2025, Busau memberi beberapa catatan dan arahan. Ia menyampaikan apresiasi atas keterbukaan penyajian laporan, namun menekankan kebutuhan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan beberapa kegiatan.
"BPD telah menyatakan penerimaan LKPJ sebagai dasar pertanggungjawaban publik. Namun ada catatan yang harus segera ditindaklanjuti: beberapa kegiatan terlambat pelaksanaannya, dan kami menemukan indikasi penurunan kinerja pada sebagian perangkat desa. Ini harus menjadi perhatian bersama," kata Busau.
Lebih rinci, Busau menguraikan rekomendasi yang diusulkan:
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan jadwal kegiatan agar alokasi sumber daya dan pelaksanaan lebih terkoordinasi sehingga target waktu dapat terpenuhi.
- Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi perangkat desa agar layanan publik dan administrasi berjalan optimal.
- Memastikan seluruh proyek 2025 telah terealisasi sesuai laporan, dan bila ada kekurangan, segera lakukan klarifikasi dan perbaikan.
Busau juga mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengawasan. "Keterlibatan warga dalam perencanaan dan monitoring adalah kunci agar setiap rupiah dari dana desa memberi manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya kepada wartawan.
Di akhir penyampaiannya, Kasipem memberi himbauan terkait prediksi musim kemarau 2026 berdasarkan informasi BMKG.
"Musim kemarau diperkirakan berlangsung dari April hingga Oktober. Saya menghimbau Pemerintah Desa dan warga agar segera menyiapkan langkah antisipatif: pengelolaan sumber air, konservasi, serta pencegahan kebakaran lahan harus menjadi prioritas," tutup Busau.
Suasana musyawarah berlangsung kondusif dan antusias. Dengan diterimanya LKPJ oleh BPD sebagai dasar pertanggungjawaban publik, dan dengan catatan serta rekomendasi yang jelas dari Kecamatan, diharapkan Musyawarah LKPPD Desa Kelam Sejahtera menjadi titik awal perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tindak lanjut cepat terhadap rekomendasi BPD akan menentukan seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan masyarakat dari program yang dibiayai oleh dana desa.
Publish: (RS)
