 |
| Caption : ketua PGK OKI Rivaldi Setiawan SH dan sekelompok mahasiswa KKN , Minggu ( 25/1/2026). |
OKI, transkapuas.com — Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang semestinya menjadi ruang pengabdian mahasiswa kepada masyarakat justru menuai sorotan di sejumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.
Warga menilai keberadaan sebagian mahasiswa KKN cenderung pasif, minim kontribusi sosial, dan tidak membaur dengan lingkungan sekitar.
Keluhan tersebut disampaikan masyarakat dengan meminta identitasnya dirahasiakan. Langkah ini diambil demi menjaga kenyamanan dan menghindari potensi tekanan sosial. Penyampaian kritik tersebut merupakan bagian dari hak warga negara dalam menyampaikan pendapat yang dijamin oleh hukum.
Menurut keterangan warga, aktivitas mahasiswa KKN dinilai tidak mencerminkan semangat pengabdian. Sebagian besar waktu disebut dihabiskan di posko tanpa kegiatan yang jelas. Bahkan saat mengikuti agenda desa atau kelurahan, mahasiswa dinilai kurang berinteraksi dan lebih sibuk menggunakan telepon genggam.
“Kehadirannya ada, tapi perannya nyaris tidak terasa,” ujar salah seorang warga.
Selain soal minimnya aktivitas, warga juga mempertanyakan transparansi jumlah mahasiswa KKN. Informasi awal menyebutkan jumlah mahasiswa mencapai belasan orang, namun yang terlihat aktif di lapangan hanya sebagian kecil. Beberapa mahasiswa disebut jarang berada di lokasi KKN tanpa kejelasan yang dapat dipahami masyarakat.
Sorotan publik ini mendapat respons dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten OKI, Rivaldy Setiawan, SH. Ia menilai kritik masyarakat sebagai peringatan serius yang tidak boleh diabaikan.
“Ini bukan isu sepele. Jika KKN hanya dijalankan sebagai formalitas akademik tanpa dampak nyata bagi masyarakat, maka esensi pengabdian telah gagal,” tegas Rivaldy.
Ia menekankan bahwa KKN merupakan implementasi langsung Tri Dharma Perguruan Tinggi, bukan sekadar syarat kelulusan.
“Mahasiswa adalah agent of change, agent of control, dan agent of social empowerment. Ketika mahasiswa memilih pasif, tidak membaur, bahkan abai terhadap lingkungan sosialnya, maka peran intelektual itu gugur dengan sendirinya,” ujarnya.
Rivaldy juga menyoroti lemahnya etika sosial sebagian mahasiswa selama berada di tengah masyarakat. Menurutnya, sikap apatis dan minim interaksi mencerminkan rendahnya sensitivitas sosial dan tanggung jawab moral sebagai insan akademik.
“Masyarakat bukan objek eksperimen KKN. Mereka adalah subjek yang harus dihormati. Duduk di posko dan sibuk dengan gawai bukan bentuk pengabdian,” katanya.
DPD PGK OKI mendesak seluruh mahasiswa KKN di wilayah Kabupaten OKI untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, meningkatkan intensitas kehadiran di tengah masyarakat, serta aktif menjalankan program sosial, edukatif, dan pemberdayaan yang relevan dengan kebutuhan lokal.
Tak hanya mahasiswa, PGK juga menilai perlu adanya tanggung jawab institusional dari pihak kampus. Pengawasan pembimbing lapangan dan evaluasi akademik dinilai harus diperketat agar pelaksanaan KKN tidak menjadi kegiatan seremonial tanpa makna.
“Kritik masyarakat ini adalah cermin. Jika kampus dan mahasiswa menutup mata, maka KKN hanya akan menjadi agenda rutin tanpa ruh pengabdian,” pungkas Rivaldy.
(Mas Tris)
