 |
| Caption: Lonjakan harga gas melon di tiga desa Kecamatan Tempunak mengancam kesejahteraan masyarakat, memperburuk ketimpangan akses energi |
Sintang (Kalbar), transkapuas.com – Isu distribusi dan fluktuasi harga kebutuhan pokok menjadi perhatian serius, terutama dalam konteks ketimpangan pembangunan antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Salah satu komoditas vital yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat adalah Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi tiga kilogram, yang umum dikenal sebagai gas melon.
Kenaikan harga yang signifikan di tingkat konsumen mencuat menjadi sorotan, terutama di daerah yang seharusnya menikmati harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Sebuah laporan mengenasi lonjakan harga gas melon yang melambung hingga Rp70.000 di Dusun Jelimpau, Desa Kuala Tiga, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, pada Sabtu, 17 Januari, mencerminkan kerentanan ekonomi masyarakat setempat.
Yang lebih mencolok, kenaikan harga ini juga terjadi di desa tetangga, yaitu Desa Sungai Buloh dan Desa Pulau Jaya, menunjukkan adanya pola masalah distribusi yang lebih luas. Meskipun jarak dari pusat distribusi utama di Sintang tidak terlalu jauh, kendala di dalam rantai pasok tampak jelas.
Lonjakan harga gas melon berdampak langsung pada beban ekonomi warga Dusun Jelimpau dan sekitarnya. Gas melon adalah sumber energi utama untuk memasak warga pedesaan, yang terjangkau berkat subsidi pemerintah. Namun, ketika harga seharusnya berkisar antara Rp18.000 hingga Rp20.000 mendadak melonjak menjadi Rp70.000, masyarakat terpaksa mengeluarkan biaya tambahan hampir tiga hingga empat kali lipat dari normal.
Bagi keluarga dengan pendapatan harian terbatas, peningkatan biaya ini mengakibatkan pengurangan alokasi untuk kebutuhan pokok lain, seperti pangan bergizi, biaya pendidikan anak, dan layanan kesehatan. Dalam konteks ekonomi rumah tangga pedesaan, pengeluaran tak terduga dapat menjerumuskan mereka kembali ke jurang kemiskinan atau meningkatkan kerentanan terhadap guncangan ekonomi.
Lonjakan harga yang ekstrem ini juga menunjukkan adanya kemungkinan kegagalan dalam mekanisme distribusi yang seharusnya menjamin ketersediaan barang bersubsidi. Walaupun Desa Kuala Tiga dan sekitarnya terletak di Kabupaten Sintang, pusat logistik, fenomena "hilirisasi harga" ekstrem mengindikasikan adanya rantai distribusi yang tidak efisien atau dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengambil keuntungan yang berlebihan.
Kemungkinan penyebabnya meliputi masalah aksesibilitas fisik, di mana infrastruktur jalan yang kurang memadai di pedalaman Kalimantan sering menjadi kendala, terutama pada musim tertentu. Selain itu, praktik penimbunan atau pengalihan subsidi juga dapat menjadi faktor, di mana gas melon yang dialokasikan untuk masyarakat miskin dialihkan ke pasar industri kecil atau dijual di tingkat pengecer dengan harga jauh di atas HET.
Ketika pasokan ke pangkalan resmi minim, pengecer liar seringkali terpaksa membeli dari sumber yang lebih mahal, dan biaya tersebut dibebankan kepada konsumen. Kenaikan harga ini juga mendorong perubahan perilaku konsumsi yang merugikan. Apabila warga terpaksa mencari alternatif selain gas melon, mereka mungkin beralih ke bahan bakar tradisional seperti kayu bakar, yang tidak hanya merugikan kesehatan pernapasan tetapi juga berkontribusi pada deforestasi yang tidak berkelanjutan.
Reaksi masyarakat yang menyampaikan informasi kepada media menunjukkan tingginya kesadaran akan ketidakadilan harga, namun solusi struktural masih belum terlihat. Masalah ini memaksa pemerintah daerah dan Badan Pengatur Hilir Migas untuk segera mengambil tindakan.
Intervensi kebijakan yang komprehensif perlu dilakukan. Pertama, pengawasan ketat di tingkat pangkalan dan agen penyalur harus diperketat untuk memastikan gas melon hanya dijual kepada konsumen yang berhak. Kedua, pemerintah daerah perlu melakukan audit ulang rantai distribusi dari Sintang hingga Kecamatan Tempunak. Ketiga, peningkatan transparansi dalam informasi mengenai alokasi dan distribusi gas melon ke desa-desa terpencil sangat penting.
Dengan demikian, lonjakan harga gas melon hingga Rp70.000 di Desa Kuala Tiga dan sekitarnya bukan hanya masalah lokal, tetapi indikasi nyata dari kegagalan distribusi energi bersubsidi. Hal ini memiliki implikasi ekonomi yang serius bagi masyarakat pedesaan yang rentan, yang kini terpaksa berkorban dalam hal kebutuhan dasar lainnya.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tempunak, tindakan tegas dari pemerintah daerah, audit distribusi yang transparan, dan penegakan HET secara konsisten adalah langkah-langkah yang harus segera diimplementasikan. Harga gas melon perlu dikembalikan ke tingkat yang terjangkau, karena ketersediaan energi memasak yang layak adalah hak dasar yang mendukung keberlanjutan ekonomi rumah tangga.
Sumber: Cecep Kamaruddin
Publish: (RS)
