 |
| Caption : Kepala Badan Pengetasan kemiskinan RI Budiman Sudjatmiko bersama Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki , kamis (6/11/2025) |
OKI, transkapuas.com —Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan,H. Muchendi Mahzareki, bergerak cepat merespons penyusutan Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026.
Ia melakukan safari kerja ke sejumlah kementerian dan lembaga di Jakarta untuk mengamankan dukungan program strategis agar pembangunan di Kabupaten OKI tidak tersendat.
OKI diperkirakan kehilangan sekitar Rp245 miliar dari transfer pusat tahun depan. Tekanan fiskal ini membuat pemerintah daerah harus mencari terobosan dan memperkuat koordinasi lintas lembaga.
"Ini untuk mensinkronkan program pusat dan daerah. Meski TKD turun, OKI tetap harus mendapat dukungan program strategis,” kata Muchendi usai bertemu Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Menurutnya, komunikasi langsung dengan kementerian menjadi langkah penting agar kebijakan daerah tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional.
"Penting untuk menjaga sinkronisasi kebijakan,” ujar Muchendi menegaskan.
Bahas Infrastruktur, RTLH, hingga Kampung Nelayan
Dalam pertemuan di BP Taskin, Bupati Muchendi diterima langsung oleh Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko. Pertemuan tersebut membahas dukungan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur dasar, sanitasi dan air bersih, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Salah satu program yang menjadi pembahasan adalah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)—program arahan Presiden Prabowo Subianto yang digarap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"OKI sudah mengusulkan delapan desa di empat kecamatan. Kami berharap BP Taskin dapat mengawal usulan ini,” ujar Muchendi.
BP Taskin Siapkan Intervensi di Sembilan Sektor
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menjelaskan, lembaganya menyiapkan intervensi di sembilan sektor strategis, yaitu: pangan, hunian, pengolahan, industri kreatif, kesehatan, digital, pendidikan, transportasi, dan energi terbarukan.
"Pendekatan ini dirancang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat miskin secara langsung,” kata Budiman.
Sementara Deputi BP Taskin, Dr. Zaidirina, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan Rencana Induk (Rimduk) sebagai panduan daerah dalam menjalankan program lintas kementerian.
Ia juga memaparkan pola pemberdayaan pertanian berbasis kondisi riil masyarakat.
"Kalau punya lahan, kita beri alat dan mesin pertanian. Kalau lahannya sempit, kami bantu ternak ayam 50 ekor. Dua tahun cukup untuk keluar dari garis kemiskinan,” terang Zaidirina.
Program tersebut akan menjadi pilot project di sepuluh kabupaten dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi namun dipimpin kepala daerah yang dinilai progresif.
"Tujuannya bukan sekadar menyalurkan bantuan, tetapi mengubah struktur ekonomi lokal melalui pertanian rakyat dan usaha kecil,” imbuhnya.
( Mas Tris)
