 |
| Caption : Bupati OKI H.Muchendi Mahzareki menyerahkan proposal usulan kelangkaan BBM , jaringan pipa gas ke rumah rumah pada komisi XII di DPR RI , Senin ( 24/11/2025). |
Jakarta, transkapuas.com — Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H. Muchendi membawa sederet persoalan energi yang menekan masyarakat OKI ke Senayan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Senin (24/11).
Mulai dari sulitnya BBM bersubsidi bagi nelayan, kebutuhan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), percepatan jaringan gas (jargas), hingga antrian solar yang semakin mengular di SPBU.
Muchendi menegaskan bahwa ribuan nelayan di pesisir OKI kini berada dalam posisi sulit akibat keterbatasan pasokan dan distribusi BBM bersubsidi yang tidak merata.
“Bagi nelayan, BBM terjangkau itu urat nadi. Tanpa dukungan pasokan yang memadai, aktivitas melaut terganggu dan pendapatan menurun. Kami berharap ada perbaikan mekanisme penyaluran,” kata Muchendi.
Usul Pembangunan Tiga SPBN Baru
Untuk mengatasi kelangkaan BBM bagi nelayan, Pemkab OKI mengusulkan pembangunan tiga SPBN baru yang berlokasi di:
Desa Sungai Lumpur
Pantai Harapan
Desa Sungai Sibur
SPBN ini ditargetkan menjadi penopang kebutuhan sekitar 6.500 nelayan.
“Lokasi yang kami usulkan berbatasan dengan desa lain bahkan provinsi Bangka dan Lampung, sehingga manfaatnya menjangkau lebih luas,” jelas Muchendi.
Percepatan Jargas di Kayuagung
Selain sektor kelautan, Muchendi juga menyoroti kebutuhan jargas bagi rumah tangga dan UMKM di Kota Kayuagung. Ia menyebut percepatan jargas sangat mungkin dilakukan karena infrastruktur jargas di Kabupaten Ogan Ilir sudah tersedia.
"Ada sekitar 70 ribu warga dan seribu UMKM yang masih bergantung pada LPG 3 dan 5 kilogram. Jargas akan menekan biaya energi dan memperkuat usaha kecil,” ujarnya.
Kemelut Antrian Solar dan Pertalite
Masalah berikutnya adalah antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan solar dan pertalite di 13 SPBU OKI. Kondisi ini disebut mengganggu mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
“Antrean yang mengular itu indikator perlunya evaluasi total terhadap distribusi solar bersubsidi,” tegas Muchendi.
Ia meminta dukungan Komisi XII DPR RI agar pemerintah pusat dan BPH Migas melakukan penambahan alokasi serta pembenahan distribusi BBM bersubsidi di wilayah produktif seperti OKI.
DPR dan BPH Migas Nyatakan Dukungan
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menilai usulan SPBN dan jargas sejalan dengan agenda nasional kemandirian energi.
"Inisiatif OKI bukan hanya memperluas akses energi, tetapi memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Kami siap menjembatani agar ini mendapat perhatian serius pemerintah pusat,” ujar Bambang.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, juga menyampaikan dukungan.
"Dengan SPBN, nelayan lebih mudah mendapat BBM bersubsidi. Dengan jargas, masyarakat dan UMKM menikmati energi yang lebih hijau dan terjangkau. BPH Migas siap bekerja sama dengan Pemkab dan DPR,” tegasnya.
( Mas Tris)
