 |
| Caption : Fery utama ketua LSM KRAK , saat melaporkan dugaan indikasi korupsi pejabat OKI dan Banyuasin , Selasa (28/10/2025). |
OKI, transkapuas.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) memastikan akan membawa sejumlah laporan dugaan pelanggaran hukum dan tindak pidana korupsi ke tingkat pusat.
Langkah ini diambil setelah aksi damai di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) dinilai tidak mendapat tindak lanjut berarti.
Fery Utama selaku ketua LSM KRAK Sum-Sel ,mengatakan laporan tersebut mencakup beberapa instansi pemerintahan dan perusahaan besar di Sumatera Selatan, termasuk Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Dinas Kesehatan OKI, Sekretariat DPRD Banyuasin, serta empat perusahaan perkebunan besar yang diduga bermasalah dalam pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU).
"Kami sudah melakukan aksi damai di Kejati Sumsel untuk menyoroti dugaan korupsi di beberapa instansi dan BUMD. Namun karena belum ada perhatian, kami akan lanjutkan laporan ini ke Kejaksaan Agung dan KPK di Jakarta,” ujar Fery Utama, Senin (27/10/2025).
Empat Perusahaan Perkebunan Diduga Langgar HGU
Menurut Fery, empat perusahaan perkebunan besar di Banyuasin yang menjadi perhatian publik adalah PT Melania Indonesia, PT Samrock Group, PT Tolan Tiga, dan PT Taniyuk.
Keempat perusahaan itu disebut masih beroperasi aktif meski izin HGU mereka diduga telah berakhir sejak 2023.
"Perusahaan-perusahaan ini sudah kami laporkan bersama masyarakat Talang Kemang Bersatu karena diduga melanggar aturan izin dan pengelolaan lahan,” tegasnya.
"Namun belum ada tindakan dari aparat di daerah, sehingga kami akan membawa kasus ini langsung ke Mabes Polri agar ditangani secara objektif dan profesional,” tambahnya.
Perumda dan Dinas Kesehatan OKI Disorot
Selain soal HGU, KRAK juga menyoroti Perusahaan Daerah (Perumda) Bende Senguguk milik Pemkab OKI yang diduga bermasalah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Fery meminta lembaga audit negara seperti BPK atau BPKP untuk memeriksa seluruh transaksi dan kegiatan usaha BUMD tersebut.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten OKI juga dilaporkan terkait dugaan penyimpangan pada pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek-proyek kesehatan di tingkat kabupaten.
Defisit Rp560 Miliar dan Kontraktor Belum Dibayar
KRAK juga menyoroti kondisi keuangan Pemkab OKI yang mengalami defisit anggaran hingga Rp560 miliar sejak tahun 2022 sampai 2025.
Kondisi tersebut mengakibatkan banyak kontraktor dan penyedia jasa belum menerima pembayaran meskipun proyek sudah selesai dikerjakan.
"Defisit ini sudah terlalu lama. Banyak rekanan dirugikan dan tidak bisa melanjutkan kegiatan usaha. Kami menduga ada masalah serius dalam tata kelola dan pengawasan anggaran daerah,” ungkap Fery.
Sekwan DPRD Banyuasin Diduga Tidak Transparan
Selain di OKI, KRAK juga melaporkan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin atas dugaan ketidakterbukaan dalam pengelolaan keuangan internal dan lemahnya sistem administrasi keuangan.
"Kami ingin semua lembaga publik, baik legislatif maupun eksekutif, diaudit secara terbuka. Masyarakat berhak tahu bagaimana uang daerah dikelola,” ujarnya
Langkah Lanjutan ke KPK dan Mabes Polri
KRAK memastikan seluruh dokumen pendukung — termasuk data administrasi, izin HGU, laporan keuangan, dan hasil investigasi lapangan — akan segera diserahkan ke tiga lembaga penegak hukum pusat, yakni Kejaksaan Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mabes Polri.
"Kami tidak akan berhenti sampai laporan ini ditangani secara serius. Negara tidak boleh diam ketika ada potensi pelanggaran hukum dan kerugian keuangan negara,” pungkas Fery.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada pihak-pihak yang disebut dalam laporan KRAK, namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi. Redaksi akan memperbarui informasi begitu mendapat klarifikasi dari instansi terkait.
( Mas Tris)
