 |
| Caption : Pengamat Politik Ahmad Haekal Haffafah. |
Palembang , transkapuas.com — Kepemimpinan Wali Kota Palembang Ratu Dewa dinilai lebih mencerminkan konsep democratic mind, yakni pola kepemimpinan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pemerintahan melalui partisipasi, keterbukaan terhadap kritik, serta evaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Pendekatan ini dinilai berbeda dengan political mind yang lebih berorientasi pada pencapaian dan legitimasi politik semata.
Pandangan tersebut disampaikan pengamat politik Ahmad Haekal Haffafah. Menurutnya, dalam kajian politik, political mind cenderung berfokus pada bagaimana memperoleh dan mempertahankan dukungan politik, sedangkan democratic mind menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
"Political mind cenderung berorientasi pada bagaimana memperoleh dan mempertahankan dukungan politik. Sebaliknya, democratic mind menekankan pembangunan ruang dialog, menerima kritik, bersikap low profile, inklusif, dan menjadikan warga sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Ruang itulah yang kita lihat dalam kepemimpinan Ratu Dewa," ujar Haekal.
Ia menilai pendekatan tersebut tercermin dalam berbagai indikator pembangunan Kota Palembang. Salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 83,27 dan masuk kategori sangat tinggi.
Menurut Haekal, capaian itu tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang lebih baik.
"IPM 83,27 menunjukkan bahwa pembangunan tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, tetapi bagaimana pemerintah memastikan masyarakat menjadi bagian utama dari proses pembangunan," katanya.
Di bidang ekonomi, Haekal juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Kota Palembang pada Triwulan I Tahun 2026 yang mencapai 5,91 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 5,14 persen. Pertumbuhan tersebut dinilai mencerminkan pergerakan positif pada sektor perdagangan, jasa, investasi, serta aktivitas pelaku usaha, termasuk UMKM.
"Pertumbuhan ekonomi 5,91 persen merupakan capaian positif. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah memastikan pertumbuhan tersebut memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Ekonomi yang sehat membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut berkembang," jelasnya.
Selain capaian pembangunan, Haekal menilai gaya komunikasi politik Ratu Dewa juga menjadi salah satu karakter kepemimpinan yang mencerminkan democratic mind. Menurutnya, pendekatan yang mengedepankan dialog, turun langsung ke lapangan, serta terbuka menerima masukan dari berbagai kalangan menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan publik.
"Pemimpin daerah harus memahami persoalan secara langsung, melihat kondisi di lapangan, dan mendengar suara masyarakat. Pola kepemimpinan yang sederhana, terbuka, dan mau turun melihat realitas menjadi instrumen penting bagi Ratu Dewa dalam meredesain ekosistem pemerintahan yang demokratis," tegasnya.
Haekal menambahkan, sejumlah agenda pembangunan seperti proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), penataan kawasan Benteng Kuto Besak, peningkatan kualitas ruang publik, hingga pembahasan aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan Car Free Day (CFD) dan Car Free Night (CFN), menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program, tetapi juga membuka ruang partisipasi publik dalam proses penyempurnaan kebijakan.
"Di situlah letak democratic mind. Pemerintah tidak berhenti pada pertanyaan apakah sebuah program dapat dijalankan, tetapi juga membuka ruang kritik untuk memastikan apakah program tersebut benar-benar dibutuhkan masyarakat, diterima publik, dan memberikan manfaat yang luas," ujarnya.
Menurut Haekal, capaian pembangunan dan pola komunikasi publik merupakan dua aspek yang saling melengkapi. Pemerintahan yang terbuka akan lebih mudah membangun kepercayaan masyarakat, sementara kepercayaan publik menjadi modal utama dalam mendorong efektivitas pembangunan.
"Pada akhirnya, legitimasi seorang pemimpin tidak hanya dibangun melalui dukungan politik, tetapi melalui kepercayaan publik, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta berkembangnya kehidupan intelektual masyarakat sipil. Dengan demikian, demokrasi tidak berhenti pada proses elektoral, tetapi juga diwujudkan dalam praktik pemerintahan sehari-hari," tutup Haekal.
( Mas Tris)
