 |
| Caption : Bupati OKI H.Muchendi Mahzareki didampingi wakilnya Suprianto dan Kapolres OKI AKBP Eko Rubiyanto saat acara mediasi sengketa lahan 17 didesa Tebing Suluh kecamatan Lempuing . Sabtu (11/4/2026). |
OKI, transkapuas.com — Sengketa lahan antara warga Desa Tebing Suluh, Kecamatan Lempuing, dengan PT Buluh Cawang Plantation (BCP) kian memanas. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan,turun tangan dengan memfasilitasi mediasi guna meredam konflik sekaligus mencari solusi yang berkeadilan.
Mediasi berlangsung di Ruang Rapat Bende Seguguk I Setda OKI, Sabtu (11/4), dipimpin langsung Bupati OKI H. Muchendi didampingi Wakil Bupati Supriyanto. Pertemuan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pihak perusahaan, serta perwakilan masyarakat Desa Tebing Suluh.
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas aksi damai warga di areal PT BCP sebelumnya. Warga mengklaim sebagian lahan yang kini masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan merupakan tanah adat (ulayat) yang telah mereka kelola secara turun-temurun hingga 17 generasi.
Tokoh masyarakat setempat, Jamal, menyatakan warga menginginkan kejelasan status lahan tersebut. Selain itu, mereka juga membuka peluang skema bagi hasil apabila lahan memang telah dimanfaatkan oleh perusahaan.
“Tanah itu adalah tanah adat kami. Jika memang sudah diusahakan perusahaan, kami meminta kejelasan skema bagi hasil yang adil bagi masyarakat,” ujarnya.
Bupati OKI Muchendi menegaskan pemerintah daerah berkepentingan menjaga stabilitas sosial sekaligus memastikan penyelesaian sengketa berjalan sesuai ketentuan hukum.
Ia menilai dialog terbuka menjadi kunci agar seluruh pihak dapat menyampaikan bukti dan argumentasi secara proporsional.
“Mediasi ini merupakan langkah preventif agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik sosial. Pemerintah ingin proses berjalan dengan mengedepankan musyawarah dan aturan hukum,” kata Muchendi.
Menurut dia, pemerintah daerah mendorong solusi yang saling menguntungkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam waktu dekat, peluang kerja sama melalui program pemberdayaan masyarakat, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dapat menjadi salah satu opsi.
“Perusahaan diharapkan berkontribusi kepada masyarakat sekitar, sementara masyarakat kami minta tetap menjaga kondusivitas,” ujarnya.
Untuk penyelesaian jangka panjang, pemerintah daerah mempersilakan para pihak menempuh jalur hukum dengan melengkapi alat bukti yang sah. Pemkab OKI juga akan memfasilitasi proses tersebut melalui peninjauan lapangan guna memastikan kejelasan objek sengketa.
Sementara itu, perwakilan PT BCP, Syamsudin Lubis, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti hasil mediasi dan membuka ruang kerja sama sebagai bagian dari penyelesaian yang konstruktif.
Ia menyebut salah satu langkah yang disiapkan adalah program pembinaan perkebunan guna meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.
“Program pembinaan seperti yang telah dilakukan di Desa Pematang Kasih akan kami kembangkan agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi secara langsung,” ujarnya.
Selain itu, perusahaan juga menyatakan komitmen menjalankan tanggung jawab sosial melalui dukungan terhadap pembangunan infrastruktur dasar, seperti sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya.
Di sisi lain, Kapolres OKI AKBP Eko Rubiyanto mengingatkan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif selama proses berlangsung. Ia menegaskan aparat tidak akan mentoleransi tindakan sepihak yang berpotensi memicu konflik.
“Semua pihak diharapkan menahan diri agar proses ini menghasilkan solusi damai yang menjunjung keadilan dan kepastian hukum, sekaligus menjaga stabilitas daerah,” pungkasnya.
( Mas Tris).
