 |
| Caption : Menteri Lingkungan hidup Hanif Faisol Nurofiq menyerahkan bantuan Karhutla kepada Pemkab OKI yang di wakili oleh wakil bupati Suprianto. |
Jakarta, transkapuas.com — Langit kemarau 2026 belum sepenuhnya datang, tetapi tanda-tandanya sudah terasa. Di tengah ancaman musim kering yang diprediksi lebih panjang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan,memilih bersiap lebih awal.
Senin (6/4/2026), di Ruang Informasi Direktorat Pengendalian Kebakaran Lahan, Plaza Kuningan, Jakarta Selatan, pemerintah pusat menyerahkan bantuan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada Pemkab OKI. Nilainya tidak kecil: Rp1,5 miliar.
Bantuan itu diserahkan langsung oleh Hanif Faisol Nurofiq dan diterima Wakil Bupati OKI, Supriyanto—sebuah simbol bahwa kesiapsiagaan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.
Di balik angka Rp1,559 miliar, tersimpan harapan akan respons yang lebih cepat di lapangan. Puluhan alat pemadam seperti backpack pump, floating fire pump, hingga ratusan selang, flapper, dan fire rake akan segera tersebar ke titik-titik rawan.
Namun, persoalan karhutla bukan sekadar soal alat.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengingatkan bahwa tahun ini bukan tahun biasa. Potensi kekeringan diprediksi datang lebih cepat dan bertahan lebih lama. Artinya, risiko kebakaran meningkat tajam.
“Ancaman karhutla akan jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya dan ini harus kita antisipasi bersama,” ujarnya.
Data Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan, dalam dua bulan pertama 2026 saja, kebakaran hutan dan lahan telah melahap lebih dari 32 ribu hektare. Angka itu belum berhenti—Maret menambah lebih dari 10 ribu hektare lagi. Wilayah seperti Riau dan Kalimantan Barat kembali menjadi titik panas.
Bagi daerah seperti OKI, angka-angka tersebut bukan sekadar statistik. Itu adalah peringatan.
Wakil Bupati Supriyanto menegaskan bahwa bantuan ini akan difokuskan pada penguatan respons awal—fase krusial yang kerap menentukan apakah api bisa dikendalikan atau justru meluas.
“Semakin cepat ditangani, semakin kecil dampaknya. Itu yang ingin kami kejar,” katanya.
Di sisi lain, tantangan karhutla juga menyentuh aspek ekonomi. Kebakaran lahan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas pertanian, menekan produktivitas, hingga memicu kerugian ekonomi daerah. Dalam banyak kasus, kabut asap bahkan berdampak pada kesehatan masyarakat dan mobilitas ekonomi lintas wilayah.
Karena itu, pendekatan penanganan tidak bisa berdiri sendiri.
Pemerintah pusat menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor—mulai dari pemerintah daerah, BMKG, BNPB, hingga masyarakat. Di lapangan, keberhasilan pencegahan sering kali ditentukan oleh kesadaran warga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Di OKI, pesan itu kembali ditegaskan.
Pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar lebih waspada di tengah kondisi cuaca yang kian kering. Pencegahan menjadi kunci utama, karena ketika api sudah membesar, biaya yang harus ditanggung—baik secara lingkungan maupun ekonomi—jauh lebih mahal.
Di antara selang, pompa, dan peralatan pemadam yang kini siap didistribusikan, terselip satu hal yang tidak kalah penting: kesadaran kolektif.
Sebab dalam menghadapi karhutla, yang dipertaruhkan bukan hanya hutan dan lahan, tetapi juga masa depan lingkungan dan ekonomi daerah.
( Mas Tris)
