 |
| Foto: Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Linda Purnama,M.Si |
Sintang,(Kalbar), transkapuas.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) memaparkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2027 dalam kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Sintang yang digelar pada Kamis, 9 April 2026.
Penyampaian tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Barat, Linda Purnama, yang menekankan pentingnya arah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam paparannya, Linda menjelaskan bahwa tema pembangunan Kalimantan Barat tahun 2027 adalah "Memperkuat Fondasi Transformasi Kalimantan Barat melalui Peningkatan Pembangunan Daya Saing yang Inklusif dan Berkelanjutan." Tema ini menjadi bagian dari tahapan pembangunan jangka menengah dalam RPJMD 2025–2029, khususnya pada tahap penguatan daya saing daerah.
Ia menyampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan ke depan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada upaya mengatasi berbagai hambatan struktural, khususnya di sektor pertanian, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Strategi pembangunan ke depan harus mampu memecahkan bottleneck di sektor utama dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata oleh masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, terdapat empat pilar strategis yang menjadi fokus utama pembangunan tahun 2027, yakni pemulihan dan modernisasi sektor primer, menjaga daya beli serta perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta pengurangan ketimpangan dan peningkatan konektivitas wilayah.
Selain itu, dalam dokumen Ranwal RKPD tersebut juga dipaparkan sejumlah indikator makro pembangunan yang ditargetkan pada tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat diproyeksikan berada pada kisaran 5,27 hingga 6,47 persen, dengan dukungan peningkatan investasi, ekspor, serta konsumsi rumah tangga.
Dari sisi kesejahteraan, pemerintah juga menargetkan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Kalimantan Barat 2025–2029, yakni terwujudnya daerah yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan.
Dalam kesempatan tersebut, Linda juga memaparkan isu-isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah daerah, seperti penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi, tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan lingkungan hidup.
Sementara itu, fokus pembangunan wilayah juga diarahkan pada pengembangan kawasan strategis, termasuk wilayah Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu sebagai pusat pengembangan ekonomi hijau serta koridor akses menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dengan pemaparan Ranwal RKPD ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di daerah dapat memberikan masukan yang konstruktif guna menyempurnakan dokumen perencanaan pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.(RS).
