 |
| Caption: Pendataan Warga Miskin. Langkah Konkret Pemkab Sintang untuk Mengentaskan Kemiskinan |
Sintang (Kalbar), transkapuas.com - Pemerintah Kabupaten Sintang berencana untuk mendata ulang warga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Proses pendataan ini bertujuan untuk mendapatkan data yang valid, sehingga Pemkab Sintang dapat memberikan solusi dan bantuan yang tepat sasaran, serta membantu masyarakat keluar dari status kemiskinan.
Hal ini diungkapkan oleh Kurniawan, Kepala Bappeda Kabupaten Sintang, saat memberikan paparan pada Musrenbang untuk Daerah Pemilihan 3, yang meliputi Kecamatan Kelam Permai, Sungai Tebelian, dan Dedai, di Aula SMK Negeri 1 Sintang pada Selasa, 10 Februari 2026.
Kurniawan menjelaskan bahwa berdasarkan data sementara, jumlah orang miskin di Kabupaten Sintang mencapai 8 persen atau sekitar 40 ribu orang. Mereka yang tergolong miskin tersebut memiliki penghasilan rata-rata hanya 640 ribu per bulan.
"Dari 40 ribu orang ini, ada yang mengalami kondisi lebih parah dan tergolong dalam kategori kemiskinan ekstrem, dengan pendapatan hanya sebesar 10.700 per hari atau 322 ribu per bulan. Masalah utama dalam pendataan orang miskin di Kabupaten Sintang adalah kurangnya data yang mendetail, seperti basis data nama dan alamat. Oleh karena itu, Pak Wakil Bupati Sintang telah memerintahkan kami, termasuk Dinas PMD, untuk mengirimkan surat kepada kepala desa agar dapat mengidentifikasi warga yang benar-benar miskin, terutama yang termasuk dalam kategori ekstrem, seperti disabilitas, lansia, cacat permanen, atau orang tua tunggal," terang Kurniawan.
"Untuk mengentaskan kemiskinan ini, kita perlu mengetahui siapa yang miskin, di mana mereka tinggal, dan apa yang menyebabkan mereka berada dalam kondisi tersebut. Oleh karena itu, kepala desa harus mendatangi warganya yang miskin, mencatat, dan mengumpulkan datanya untuk disampaikan kepada Dinas PMD. Data yang terkumpul akan diolah dan dilaporkan kepada Pak Wakil Bupati Sintang sebagai Ketua Tim Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah," lanjutnya.
"Pastikan pendataan dilakukan dengan serius. Jika hasilnya menunjukkan jumlah orang miskin lebih banyak dari yang ada saat ini, misalnya lebih dari 8 persen, kami tidak akan keberatan. Kami akan melakukan verifikasi kembali. Ingat, fokus penggunaan dana desa tahun 2026 salah satunya adalah untuk penanganan kemiskinan ekstrem," tutup Kurniawan.
Publish: (RS)
