Oleh : Trisno Okonisator.
Pemerhati lingkungan dan kebijakan publik.
Banjir yang kembali merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan,bukan lagi sekadar peristiwa alam musiman, melainkan cerminan dari persoalan lingkungan yang belum ditangani secara menyeluruh. Kecamatan Lempuing Jaya, Lempuing, Mesuji Raya, Mesuji, Cengal, hingga Air Sugihan menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat harus berulang kali menghadapi genangan air yang mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Kondisi geografis OKI yang didominasi lahan rawa, dataran rendah, serta jaringan sungai yang luas memang membuat daerah ini rentan banjir. Namun, faktor alam tidak dapat dijadikan satu-satunya alasan. Buruknya tata kelola lingkungan, penyempitan dan pendangkalan saluran air, alih fungsi lahan, serta lemahnya pengawasan tata ruang turut memperparah keadaan yang terjadi dari tahun ke tahun.
Di tengah situasi tersebut, persoalan komunikasi lingkungan menjadi aspek penting yang kerap luput dari perhatian. Informasi mengenai potensi banjir, fungsi daerah resapan air, serta dampak jangka panjang kerusakan ekosistem belum disampaikan secara efektif dan berkelanjutan kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan sering kali bersifat seremonial dan satu arah, tanpa dialog yang melibatkan warga terdampak.
Di Lempuing dan Lempuing Jaya, banjir tidak hanya merendam permukiman, tetapi juga lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Kondisi serupa terjadi di Mesuji dan Mesuji Raya, di mana genangan air kerap bertahan lama akibat buruknya sistem drainase dan aliran sungai. Sementara itu, di Cengal dan Air Sugihan, karakter lahan rawa dan gambut membuat wilayah ini semakin rentan ketika curah hujan tinggi disertai pengelolaan lingkungan yang tidak berkelanjutan.
Ironisnya, masyarakat sering kali baru menerima informasi ketika banjir sudah terjadi. Peringatan dini, edukasi mitigasi, dan pemahaman mengenai peran masyarakat dalam menjaga lingkungan masih sangat terbatas. Padahal, komunikasi lingkungan yang efektif seharusnya berperan sebagai langkah pencegahan, bukan sekadar respons darurat.
Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi lingkungan yang lebih partisipatif. Pendekatan top-down perlu diimbangi dengan dialog terbuka yang melibatkan masyarakat desa, petani, nelayan, serta tokoh lokal. Dengan komunikasi yang inklusif, kebijakan lingkungan dapat disusun secara lebih kontekstual dan berpihak pada kepentingan jangka panjang masyarakat OKI.
Media lokal juga memegang peranan penting dalam mengawal isu banjir dan lingkungan. Pemberitaan yang konsisten, kritis, dan berorientasi pada kepentingan publik dapat menjadi alat kontrol sosial terhadap kebijakan dan praktik pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan. Isu banjir tidak boleh hanya muncul saat air meluap, tetapi harus terus dikawal dalam konteks pencegahan dan perbaikan tata kelola lingkungan.
Banjir yang merendam Lempuing Jaya, Lempuing, Mesuji Raya, Mesuji, Cengal, dan Air Sugihan seharusnya menjadi alarm serius bagi semua pihak. Tanpa komunikasi lingkungan yang kuat dan berkesinambungan, persoalan banjir di OKI hanya akan terus berulang. Pembangunan yang mengabaikan komunikasi dan partisipasi publik berisiko memperbesar krisis ekologis di masa depan.
Pada akhirnya, banjir di OKI bukan semata-mata tentang air yang meluap, tetapi tentang pesan lingkungan yang tidak sampai, tidak dipahami, dan tidak dijalankan. Komunikasi lingkungan yang efektif adalah kunci untuk memutus siklus banjir yang terus menghantui masyarakat OKI.(*).
