 |
| Caption : Karikatur Dua lembaga di dinas pendidikan OKI, ada sosok misterius yang mengatur menempatkan Muhammad Sarip sebagai sekretaris PGRI , padahal yang bersangkutan adalah bukan asn, dan juga bukan guru . |
OKI, transkapuas.com —Dunia pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, tiba-tiba diguncang isu serius.
Dua lembaga strategis—Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) OKI dan Dewan Pendidikan OKI—mendadak menjadi sorotan tajam publik.
Pemicunya bukan sekadar dinamika organisasi, tetapi dugaan adanya sentralisasi kekuasaan yang melibatkan dua figur yang memegang rangkap jabatan, bahkan salah satunya disebut “sosok misterius” karena tidak dikenal para guru.
Gonjang-ganjing ini bermula dari dominasi H. Zainal S.Ag., M.Si. dan Muhammad Sarip, S.Sy., M.Si., yang berdasarkan SK Bupati OKI Nomor 344/KEP/DISDIK/2025 didapuk menjabat di dua lembaga sekaligus untuk periode 2025–2030. Kondisi ini memantik kecurigaan luas bahwa arah kebijakan pendidikan OKI hanya berputar pada segelintir orang.
Masalah semakin membesar ketika wartawan menemukan fakta bahwa Muhammad Sarip—Sekretaris PGRI OKI sekaligus Ketua Dewan Pendidikan OKI—tidak terdaftar sebagai ASN OKI, berdasarkan pengecekan langsung ke BKPSDM OKI. Temuan tersebut menambah daftar pertanyaan publik soal legitimasi, rekam jejak, hingga pola pengisian jabatan strategis di tubuh organisasi pendidikan daerah ini.
Seorang guru anggota PGRI mengaku sama sekali tidak mengenal sosok itu.
“Saya dari awal sudah curiga. Selama sepuluh tahun mengajar, saya tidak pernah melihat atau mendengar nama itu,” ujarnya seperti dikutip dari media lokal yang meminta identitas disamarkan.
Guru itu juga mempertanyakan proses penyusunan struktur PGRI pasca Konferensi ke-XXVII di UPT SMKN 2 Kayuagung. Ia menilai proses tersebut berlangsung terlalu cepat, bahkan terkesan sudah diskenariokan sehingga menimbulkan stigma negatif di kalangan guru.
Sorotan juga datang dari Jaringan Anti Korupsi Sumatera Selatan (Jakor Sumsel).
Ketua DP Jakor Sumsel, Fatrianto TH, SH, menyebut rangkap jabatan dua figur di dua lembaga strategis berpotensi menggerus independensi kebijakan pendidikan.
“Seolah-olah dunia pendidikan di OKI digiring untuk percaya tidak ada SDM lain yang layak. Padahal banyak guru dan pegiat pendidikan kita yang kompeten,” tegasnya.
Fatrianto bahkan mengungkap adanya informasi dugaan intervensi penerbit buku yang memanfaatkan jalur Dewan Pendidikan.
“Jika benar ada arahan penerbit tertentu masuk ke sekolah-sekolah, itu bukan hanya pelanggaran etik—itu ancaman terhadap integritas lembaga pendidikan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua PGRI OKI H. Zainal menyebut penunjukan Muhammad Sarip sebagai sekretaris merupakan hasil konferensi cabang.
“Sekretaris dipilih saat konfercab di Kayuagung. Untuk urusan Dewan Pendidikan, saya tidak bisa menjawab,” terangnya.
Ketika ditanya soal dugaan intervensi penerbit buku ke SD dan SMP di OKI, Zainal mengaku tidak mengetahui detailnya.
“Kalau soal penerbit, itu kegiatan provinsi. Untuk bantuan pihak lain saya kurang paham,” ujarnya.
Rangkap jabatan, figur yang tidak dikenal dunia pendidikan lokal, hingga dugaan intervensi bisnis buku menempatkan kepercayaan publik terhadap PGRI OKI dan Dewan Pendidikan OKI pada titik terendah dalam satu dekade.
Para pemerhati mendesak penataan ulang struktur, audit independensi kelembagaan, dan pembenahan total sebelum praktik dominasi dan konflik kepentingan mengakar semakin dalam.Dan jika dibiarkan maka kezholiman semakin merajalela di dinas pendidikan OKI.
(Mas Tris)
