Palembang, transkapuas.com — Kebijakan pendidikan nasional yang selama ini dianggap terlalu tersentralisasi di Jakarta dan kampus-kampus besar akhirnya mendapat penantang serius dari daerah.
STIE “APRIN” Palembang, Sumatera Selatan, secara terbuka melempar “tantangan” kepada pusat melalui langkah strategis kerja sama internasional dengan PT Bintang Indo Corpora, Sabtu (29/11/2025).
Kerja sama ini dipandang bukan sekadar program akademik, melainkan sikap politik bahwa kampus daerah tidak lagi rela menjadi penonton dalam peta pendidikan nasional yang didominasi pusat.
Peresmian yang digelar di Aula STIE APRIN berlangsung meriah. Mahasiswa, mitra industri, serta civitas akademika membaca langkah tersebut sebagai sinyal bahwa perguruan tinggi daerah sedang menuntut ruang yang lebih setara dalam akses global — terutama ke Jepang, yang selama ini identik dengan kampus besar di kota-kota utama.
Pejabat Kampus: APRIN Keluar dari Cengkeraman Pendidikan yang Tersentralisasi
Dr. H.Dasmadi SE MM mewakili pihak kampus, menegaskan sikap keras STIE APRIN terhadap model pendidikan nasional yang dianggap terlalu memusat.
“Selama ini akses global seperti Jepang hanya berkutat di kampus-kampus besar yang didukung pusat. Kami ingin membuktikan bahwa daerah juga punya kapasitas. Pendidikan tidak boleh hanya diatur dari Jakarta, lalu daerah cuma menerima sisanya,” tegas Dasmadi
Dasmadi menilai kerjasama internasional ini adalah pernyataan perlawanan terhadap pola distribusi peluang yang timpang.
“Kami ingin menunjukkan bahwa putra-putri Sumsel tidak boleh terus menunggu kebijakan pusat yang sering lamban menyentuh daerah. Kami bergerak sendiri, karena talenta daerah tidak kalah,” ujarnya.
Disnakertrans: Ini Terobosan Anti-Sentralisasi
Perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel yang hadir memberi apresiasi dan menyebut langkah STIE APRIN sebagai terobosan anti-sentralisasi, karena membuka jalur kerja dan magang ke Jepang tanpa bergantung pada birokrasi pusat yang panjang.
Kerja sama tersebut mencakup pelatihan bahasa Jepang, budaya kerja, pendampingan keberangkatan, hingga penempatan kerja. Namun secara politik, maknanya dianggap jauh lebih besar: daerah menuntut hak yang sama dalam percaturan global.
Suara Mahasiswa APRIN: “Kami Tidak Mau Terus Menjadi Penonton”
Mahasiswa pun ikut menyuarakan nada resistensi terhadap dominasi pendidikan pusat. Shafira, mahasiswi Manajemen, menyebut program Jepang ini sebagai momentum kebangkitan mahasiswa daerah.
“Terus terang, kami mahasiswa daerah sering merasa tersisih. Banyak program internasional hanya terbuka untuk kampus besar. Dengan program ini, rasanya seperti kami akhirnya bisa berdiri sendiri tanpa menunggu pintu pusat dibuka,” kata Shafira.
Ia menegaskan bahwa keberanian STIE APRIN bukan hanya membuka peluang baru, tetapi juga membangkitkan kesadaran mahasiswa tentang posisi daerah dalam sistem pendidikan nasional.
“Ini bukan hanya soal Jepang. Ini tentang membuktikan bahwa mahasiswa daerah tidak boleh selamanya menunggu kebijakan pusat yang tak selalu memihak kami. Kami ingin bersaing sebagai daerah yang setara, bukan sub-ordinat,” tegasnya.
Titik Balik Perlawanan Pendidikan Daerah
Acara ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman dan sesi foto bersama. Banyak pengamat menilai momen ini sebagai titik balik resistensi kampus daerah terhadap sentralisasi pendidikan nasional, sekaligus membuka babak baru kompetisi global dari Sumatera Selatan.
( Mas Tris)
