 |
| Caption Ketua DPD PGK OKI Rivaldy Setiawan angkat suara, menilai hal ini bukti buruknya kualitas pelayanan yang harus segera dibenahi, Rabu 10/09/2025. |
OKI, transkapuas.com – Pelayanan di KPP Pratama Kayuagung menuai kritik tajam dari masyarakat. Antrean panjang yang terjadi sejak beberapa hari terakhir membuat warga harus menunggu lama untuk mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Ironisnya, meski telah menyelesaikan proses pendaftaran, banyak wajib pajak pulang dengan tangan kosong karena dokumen tidak langsung diterima.
Petugas KPP menyampaikan bahwa NPWP baru akan dikirimkan melalui email pada sore atau keesokan hari, dengan alasan adanya gangguan sistem. Hal ini menimbulkan rasa kecewa, terutama bagi masyarakat yang datang dari daerah jauh di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), kabupaten terluas di Sumatera Selatan.
Ketua DPD PGK OKI, Rivaldy Setiawan, SH, menilai pelayanan ini jauh dari harapan.
“Saya pernah membuat NPWP di kantor ini, dan sebelumnya tidak pernah mengalami masalah seperti sekarang. Kami hendak membuat NPWP untuk organisasi PGK OKI maka dengan salah satu syaratnya NPWP pengurus KSB. Maka saya arahkan Sekretaris PGK OKI untuk mengurus NPWP langsung ke KPP Pratama Kayuagung.
Saat datang, antrean memang sangat panjang karena membludaknya masyarakat yang mengurus NPWP.
Setelah menunggu lama, giliran kami justru tidak langsung mendapatkan NPWP, baik dalam bentuk fisik maupun email.
Petugas menyampaikan bahwa ada gangguan sistem, sehingga dokumen baru bisa terkirim sore atau besok hari. Bahkan, jika tidak juga masuk, diminta untuk menghubungi WhatsApp KPP. Ini sangat mengecewakan.
Yang lebih disayangkan lagi, ketika kami menanyakan soal pembuatan NPWP organisasi PGK OKI, jawabannya pun belum bisa diproses dan diminta menyelesaikan persoalan ini dahulu.
Sangat miris, pelayanan publik yang seharusnya cepat, transparan, dan pasti, justru terhambat dengan alasan gangguan tanpa ada solusi nyata bagi masyarakat,” tegas Rivaldy.
Hal senada disampaikan Sekretaris DPD PGK OKI, Nadya, yang langsung mengalami proses tersebut.
“Saya datang sejak pagi untuk membuat NPWP sesuai arahan Ketua. Antreannya memang sangat panjang dan melelahkan. Setelah giliran saya, ternyata NPWP tidak langsung bisa diberikan karena katanya ada gangguan sistem.
Saya hanya diminta menunggu email sore atau besok, tanpa kepastian yang jelas. Rasanya sangat mengecewakan karena sudah menghabiskan waktu dan tenaga,” ungkap Nadya.
Masyarakat menilai, alasan gangguan sistem tidak cukup untuk membenarkan pelayanan yang membuat warga pulang tanpa dokumen penting.
Mereka berharap KPP dapat memberikan alternatif, seperti Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau bukti sementara yang sah, agar masyarakat tidak merasa datang sia-sia.
Dengan wilayah OKI yang sangat luas, masyarakat dari berbagai kecamatan harus menempuh perjalanan jauh menuju Kayuagung. Kondisi seperti ini tentu semakin memberatkan bila pelayanan tidak memberikan kepastian.
Rivaldy Setiawan menegaskan, perbaikan sistem pelayanan di KPP Pratama Kayuagung bukan hanya harapan, tetapi sebuah keharusan.
“Gangguan sistem tidak bisa dijadikan alasan berulang. Direktorat Jenderal Pajak harus segera memperbaiki infrastruktur, menambah kesiapan sistem, dan menyediakan solusi darurat ketika ada kendala.
Masyarakat berhak mendapat kepastian, bukan sekadar janji. Jika pelayanan seperti ini terus dibiarkan, akan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pajak. Kami mendesak agar segera ada langkah konkret, bukan sekadar permintaan maaf,” pungkas Ketua DPD PGK OKI.
( Mas Tris)
