 |
| Caption : Ketua SMSI kab OKI Abdul Aziz S.I.Kom |
OKI, transkapuas.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, mendesak Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Desakan ini muncul seiring meningkatnya kekecewaan publik atas kinerja pemerintahan yang dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan sejak pergantian kepemimpinan, terutama didinas pendidikan badan inspektorat , dinas perdagangan, dan Bappeda
Ketua SMSI OKI, Abdul Aziz S.I.Kom, menyampaikan bahwa hingga memasuki pertengahan tahun anggaran 2025, belum terlihat gebrakan nyata dari birokrasi OKI. Ia menilai struktur pemerintahan saat ini masih bekerja dengan pola lama dan belum menunjukkan perbaikan sistemik yang dibutuhkan publik.
"Sejak kepemimpinan Muchendi Mahzareki, belum tampak perubahan mencolok. Masih seperti pola lama. Ini harus menjadi perhatian serius, terutama dalam penempatan pejabat yang harus berbasis kompetensi dan integritas," kata Aziz kepada wartawan, Selasa (2/7/2025).
Aziz menegaskan, harapan masyarakat terhadap kepemimpinan baru sangat tinggi. Namun, lambatnya perbaikan pelayanan publik dinilai mencerminkan belum adanya langkah konkret dari pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan zaman.
"Kami meminta bupati berani melakukan evaluasi dan menata ulang struktur pejabat OPD. Jangan sampai publik menilai hanya ganti orang, tapi sistem dan pola kerjanya tetap sama, bahkan bisa lebih buruk. Contohnya, posisi Sekretaris Dinas Pendidikan yang saat ini diisi oleh orang yang bukan berlatar belakang pendidikan,” ujarnya.
Alumni USS ini, juga menyoroti pentingnya reformasi internal birokrasi yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Menurutnya, posisi strategis seharusnya diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi sesuai bidang dan latar belakang pendidikan yang memadai.
"Pembenahan birokrasi harus dimulai dari reformasi internal, tanpa KKN dan sesuai kemampuan. Apalagi di tengah kondisi defisit saat ini, efisiensi dan kualitas pelayanan menjadi tuntutan mendesak," tambahnya.
Lebih lanjut, SMSI OKI menilai keberanian kepala daerah dalam melakukan reformasi struktural akan menjadi indikator utama keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif, dan profesional.
(Mas Tris)
