Notification

×

BPKAD OKI

BPKAD OKI

HUT RI 4

HUT RI 4

HUT RI 3

HUT RI 3

HUT RI 2

HUT RI 2

HUT RI 1

HUT RI 1

Transkapuas

Transkapuas

Sekda Sekadau Hadiri Rapat Penandatanganan Hasil EPPD di Kantor Gubernur kalbar

Jumat, 18 Juli 2025 | 13.32.00 WIB Last Updated 2025-07-28T06:33:35Z


Sekadau, transkapuas.com - Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Sekadau, Muhammad Isa menghadiri penandatanganan Berita acara jadi Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah (EPPD) kabupaten/kota tahun 2025 bertempat di Ruang Rapat Tengkawang Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis 17 Juli 2025.



Turut hadir pada kegiatan tersebut, Inspektur provinsi kalbar, kepala BPKP Perwakilan kalbar, Kabiro Pemerintahan setda Kalbar, para Sekda kabupaten/kota se-kalbar, para inspektur se-kabupaten/kota kalbar, plt kabag pemerintahan setda kabupaten Sekadau. Dan seluruh Kabag setda se-kalbar, serta tamu undangan lainnya, 



Pada kesempatan tersebut Sekda kabupaten Sekadau, Muhammad Isa didampingi inspektur dan Plt kabag pemerintahan setda Sekadau mengatakan Penandatanganan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah ini, menunjukamenunjukan komitmen pemerintah kabupaten Sekadau untuk terus meningkatkan kwalitas penyelenggaraan pemerintahan


"Penandatanganan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah ini, menunjukamenunjukan komitmen pemerintah kabupaten Sekadau untuk terus meningkatkan kwalitas penyelenggaraan pemerintahan yang epektifitas dan efisiensi serta memastikan akuntabilitasakuntabilitas, transparansi serta partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Daerah" ucapnya pada wartawan setelah selesai kegiatan tersebut. 


Ini merupakan ringkasan evaluasi yang dilakukan secara berkala terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan dan sasaran pembangunan daerah telah tercapai serta untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. EPPD melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga legislatif, serta masyarakat.


Dngan adanya informasi yang transparan mengenai kinerja pemerintahan daerah, masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.(tim) 

×
Berita Terbaru Update