 |
| Caption : karikatur kades kerta Mukti yang diduga menahan gaji perangkat desa nya |
OKI, transkapuas.com – Derita perangkat Desa Kerta Mukti, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), terus membesar. Hingga pertengahan Juli 2025, honorarium mereka belum juga dibayarkan sejak awal tahun. Tudingan pun mengarah ke Kepala Desa Fadli, yang juga menjabat Ketua Forum Kades se-Kecamatan Air Sugihan.
“Sudah tiga bulan kami tak terima honor tahun ini. Tahun 2022 saya hanya dibayar 3 bulan, 2023 cuma 5 bulan. Tapi kerja tetap jalan. Kami makan pakai apa?” keluh salah satu perangkat desa yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (19/7/2025).
Keluhan tak hanya datang dari perangkat desa, tapi juga warga. Mereka menilai Fadli bukan sekadar lalai, tetapi diduga sengaja menahan gaji demi keuntungan pribadi.
“Ini bukan lalai, ini zalim! Bisa jadi kades sengaja tahan uang perangkat,” ujar seorang warga dengan nada tinggi.
Warga mendesak Pemerintah Kabupaten OKI, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), segera turun tangan. Mereka meminta investigasi transparan atas pengelolaan Dana Desa.
Sumber dari tingkat kecamatan menepis alasan keterlambatan pencairan Dana Desa sebagai penyebab utama. Ia menilai seharusnya, bila dikelola tertib dan transparan, gaji perangkat tidak akan tersendat.
“Kalau kepala desa tak mampu lindungi perangkatnya, pantaskah dia disebut pemimpin?” kata warga lainnya, dengan suara getir.
Salim Kosim, peneliti dari Pusat Riset Kebijakan Publik dan Pelayanan Masyarakat (PRISMA), menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa dianggap remeh.
"Ini bukan sekadar soal gaji. Ini soal keadilan dan tata kelola. Ketika aparatur desa tidak dibayar, artinya pelayanan publik juga lumpuh. Pemerintah daerah harus segera turun, sebelum kepercayaan masyarakat benar-benar hilang,” kata Salim, Minggu (20/7/2025).
Kenedi alias Tigor , anggota DPRD OKI dari Komisi I, juga angkat bicara. Ia menyayangkan terjadinya kasus seperti ini dan berjanji akan membawa masalah tersebut ke rapat komisi untuk ditindaklanjuti.
"Kami akan panggil DPMD dan Camat Air Sugihan untuk menjelaskan persoalan ini. Jangan sampai kepala desa bermain-main dengan hak perangkat. Kalau terbukti ada unsur kesengajaan, harus ada sanksi tegas,” ujar Tigor, Senin (21/7/2025).
Upaya konfirmasi kepada Kades Fadli belum membuahkan hasil. Hingga berita ini diturunkan, panggilan dan pesan wartawan tak direspons.
Polemik ini menyoal bukan hanya keterlambatan pembayaran gaji, tapi juga menyangkut akuntabilitas pemerintahan desa. Jika tak segera ditangani, gejolak sosial dikhawatirkan semakin membesar di tengah penderitaan masyarakat bawah.
(Mas Tris)
