 |
| Caption : H. Solahudin Djakfar. |
OKI, transkapuas.com — Aksi unjuk rasa damai yang digelar DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) pada Rabu (4/6/2025) di depan Gedung DPRD OKI menuai tanggapan serius dari mantan anggota DPRD OKI, H. Solahudin Dja’far, SH.
Menurut Solahudin, absennya seluruh unsur pimpinan dan anggota dewan saat massa mendatangi kantor merupakan bentuk kelalaian administratif.
“Kantor DPRD tidak boleh kosong. Minimal Sekretaris Dewan (Sekwan) harus siaga. Kecuali jika ada agenda bimbingan teknis (bimtek). Namun umumnya, surat masuk langsung dikoordinasikan Sekwan dengan pimpinan untuk dijadwalkan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Sekwan seharusnya memberi konfirmasi resmi, bukan sekadar alasan umum seperti "dinas luar".
“Jangan sampai publik merasa diabaikan. Koordinasi internal sangat penting agar setiap permintaan audiensi ditanggapi terbuka dan profesional,” imbuhnya.
Sebelumnya, puluhan massa PGK OKI yang dipimpin Ketua DPD PGK, Rivaldy Setiawan, SH, dan Ketua LBH PGK, Albadrul Maniru, SH, mendatangi gedung dewan karena kecewa tidak kunjung mendapatkan respons atas tiga surat audiensi yang telah dikirim sejak Desember 2024 hingga Mei 2025.
“Kami datang dengan itikad baik, hanya ingin bertemu wakil rakyat. Tapi berkali-kali kami disambut gedung kosong. Hari ini kami bertanya: di mana para wakil rakyat itu?” seru Rivaldy dalam orasinya.
Menurut informasi yang diterima massa, seluruh anggota dewan saat itu sedang melakukan dinas luar. Namun hal ini tidak meredam kekecewaan para demonstran.
“Kami bukan preman. Ini aksi damai. Tapi rakyat selalu diberi alasan yang sama tiap kali ingin bertemu wakilnya,” ujar Albadrul.
Sementara itu, Kepala Bagian Program DPRD OKI, Iqbal, saat dikonfirmasi, menyatakan bahwa agenda audiensi dengan PGK telah dijadwalkan pada 13 Juni 2025.
“Pertemuan sudah diagendakan. Kami minta PGK bersabar karena jadwal dinas memang padat,” kata Iqbal via telepon.
Meski demikian, massa mendesak agar pernyataan tersebut dituangkan secara tertulis. Mereka bahkan menyatakan siap kembali turun ke jalan jika tidak ada kejelasan resmi> “Kami tidak ingin diberi janji palsu. Kalau tidak ada hitam di atas putih, kami anggap ini hanya akal-akalan,” tegas Rivaldy.
Aksi PGK berlangsung tertib dan damai dengan pengamanan dari aparat kepolisian. Tidak terjadi insiden selama unjuk rasa.
(Mas Tris)
