Caption: Proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Merpak menuai kritik tajam akibat dugaan nepotisme dan kurangnya transparansiMelawi, (Kalbar), transkapuas.com – Pembentukan pengurus Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Merpak Pinoh Utara menuai sorotan tajam dari masyarakat. Sejak awal, proses pembentukan rapat tidak dilakukan secara transparan dan diduga kuat sarat manipulasi serta kepentingan segelintir perangkat desa.
Pemilihan pengurus berlangsung secara tertutup, tanpa partisipasi luas warga desa. “Tiba-tiba sudah ada pengurus, padahal kami tidak pernah diundang atau diberi tahu,” ujar Wandi, seorang tokoh muda desa, yang menilai hal ini mencederai prinsip kebersamaan dalam koperasi.
Lebih miris lagi, beberapa pengurus ternyata memiliki hubungan keluarga dengan perangkat desa. Salah satu contohnya, bendahara koperasi diduga merupakan istri perangkat desa, dan kepengurusan Koperasi Merah Putih juga mencantumkan perangkat desa. “Ada apa dengan Kades Desa Merpak (AT)?” tanya Wandi.
Fenomena ini memunculkan kecurigaan tentang praktik nepotisme yang merusak kepercayaan masyarakat. Sejumlah warga mulai curiga terhadap keterlibatan pemerintah desa dalam mengatur pengurus tertentu. “Kalau dari awal sudah tidak jujur, bagaimana nanti saat mengelola dana miliaran rupiah? Dana rakyat seharusnya dinikmati semua warga, bukan hanya keluarga pengurus," tambah Wandi kepada awak media, Rabu, 11/06/25.
Keterlibatan langsung pemerintah desa diduga mempengaruhi pemilihan integritas pengurus, yang seharusnya berlandaskan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga. Hal ini dapat berdampak buruk bagi pengelolaan ke depan.
Tuntutan warga tentang transparansi dan akuntabilitas semakin krusial. Wandi mendesak evaluasi menyeluruh agar dana miliaran ini tidak disalahgunakan. Ia berharap pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten Melawi turun tangan untuk mengaudit proses dan memastikan koperasi dikelola sesuai kepentingan bersama.
Wandi juga menekankan bahwa aturan melarang hubungan kekeluargaan antara pengurus dan perangkat desa sudah jelas. Semua pengurus Kopdes Merah Putih harus bersih dan tidak memiliki relasi keluarga dengan kepala desa atau aparat desa. “Kades dan perangkat mesti paham itu,” tegasnya.
Warga berharap langkah-langkah pengawasan dan evaluasi ini benar-benar dijalankan, agar Kopdes Merah Putih bisa kembali ke jalur yang benar: menjadi milik bersama, bukan milik segelintir orang atau kades.
Sumber: Wandi
Penulis: MS
Editor: RS
