 |
| Caption : Lebak petai besar kecamatan Pedamaran. |
OKI, transKapuas.com – Pengelolaan sementara objek perairan Lebak Lebung Petai Besar di Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), menuai kontroversi. Camat Pedamaran, M. Saman, melalui Kasi Kesosnya, H. Tugiyo, diduga mengambil keuntungan pribadi dari pengelolaan tersebut setelah gagal dilelang tahun ini dan pengawasan sementara diserahkan kepada kecamatan.
Ironisnya, pengelolaan sementara itu diberikan kepada pihak luar yang disebut-sebut bernaung di bawah nama Mamanda Bupati OKI, Agus Hasan Mekki. Kondisi ini memicu gejolak di tengah masyarakat, yang menilai langkah tersebut tidak adil dan mengabaikan kepentingan warga setempat.
Pengawas perikanan dari Desa Pedamaran Satu, Monde Memet, menyesalkan keputusan tersebut. Ia menyebut pengelolaan sumber daya desa seharusnya melibatkan aparat desa dan masyarakat lokal.
“Seharusnya pihak kecamatan berkoordinasi dengan kami sebagai pengawas perikanan dan kepala desa. Ini malah main tunjuk orang luar yang tidak kami kenal. Kalau begini caranya, marwah desa kami diinjak-injak,” ujarnya, Selasa (30/4/2025).
Ia juga menyoroti penggunaan nama besar untuk mengambil alih hak masyarakat desa.
“Ini bukan soal uang semata, tapi harga diri desa kami. Jangan mentang-mentang pakai nama besar lalu seenaknya kelola sumber daya yang seharusnya jadi hak masyarakat,” tegasnya.
Kepala Desa Pedamaran Satu, M. Tirta Rahmawan, turut mengonfirmasi bahwa pengelolaan saat ini tidak melibatkan warga desa.
“Yang mengelola saat ini memang bukan warga kami. Saya pastikan itu,” katanya.
Berdasarkan pantauan media, nilai pengelolaan objek Lebak Lebung Petai Besar ini mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp70 juta. Namun, dana tersebut diduga tidak masuk ke kas daerah Kabupaten OKI, melainkan ke kantong pribadi oknum di kecamatan.
Situasi ini menjadi sorotan di tengah kondisi keuangan Pemkab OKI yang sedang mengalami defisit akibat warisan pemerintahan sebelumnya.
Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten OKI untuk turun tangan, menyelidiki dugaan penyimpangan, dan mengembalikan mekanisme pengelolaan Lebak Lebung sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat lokal. (Mas Tri)
