 |
| Caption : Anggota DPRD OKI Suryanto saat kunjungan kerja reses di kecamatan Air Sugihan. |
OKI, traskapuas.com – Kebutuhan perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum masih menjadi persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai dinilai berpengaruh terhadap mobilitas warga, aktivitas ekonomi, serta akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten OKI, Suryanto, di wilayah Kecamatan Air Sugihan. Dalam pertemuan itu, masyarakat Desa Jadi Mulya dan Desa Tirta Mulya menyampaikan sejumlah aspirasi yang didominasi kebutuhan pembangunan dan perbaikan infrastruktur.
Suryanto merupakan anggota DPRD OKI dari Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kecamatan Air Sugihan, Pangkalan Lampam, dan Tulung Selapan. Ia berasal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Kegiatan reses tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing. Aspirasi yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kemudahan akses dan peningkatan kualitas pelayanan di tingkat desa.
Di Desa Jadi Mulya, aspirasi masyarakat disampaikan melalui Sutikno. Ia mengusulkan pengerasan jalan poros sepanjang kurang lebih dua kilometer, rehabilitasi jembatan, serta perbaikan jalan penghubung dari arah Dusun 6 menuju Dusun 5.
Menurut warga, kondisi jalan dan jembatan memiliki peranan penting dalam menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk memperlancar mobilitas antardusun, termasuk akses menuju pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan umum.
Bagi masyarakat pedesaan, jalan bukan sekadar sarana penghubung. Keberadaan infrastruktur tersebut turut menentukan kelancaran distribusi hasil usaha, pergerakan barang, serta akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Kondisi serupa juga menjadi perhatian masyarakat Desa Tirta Mulya. Dalam kesempatan tersebut, warga mengusulkan pembangunan jembatan penghubung Dusun 3 dan Dusun 1, pembangunan siring jalan di Dusun 1, serta rehabilitasi kantor desa yang berada di dusun tersebut.
Pembangunan jembatan diharapkan dapat memperbaiki konektivitas antarwilayah permukiman. Sementara pembangunan siring jalan berkaitan dengan kebutuhan penataan saluran air di sekitar jalan agar lingkungan lebih tertata. Adapun rehabilitasi kantor desa dinilai penting untuk menunjang kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat.
Berbagai usulan tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan infrastruktur di tingkat desa tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut aksesibilitas, pelayanan pemerintahan, dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Suryanto mengatakan bahwa reses merupakan bagian dari tanggung jawab anggota legislatif untuk mendengarkan secara langsung kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya.
"Aspirasi yang disampaikan masyarakat ini tentu menjadi perhatian dan catatan bagi saya. Infrastruktur jalan, jembatan, maupun fasilitas umum desa merupakan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan aktivitas dan pelayanan masyarakat. Karena itu, usulan-usulan ini akan kita inventarisasi dan perjuangkan melalui mekanisme yang ada di DPRD," ujar Suryanto.
Ia menegaskan, berbagai kebutuhan masyarakat Kecamatan Air Sugihan tetap akan diperjuangkan meskipun pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada keterbatasan fiskal atau kemampuan keuangan daerah.
Menurut Suryanto, keterbatasan anggaran perlu disikapi melalui penentuan skala prioritas pembangunan. Namun, kondisi tersebut tidak berarti aspirasi masyarakat harus diabaikan.
"Di tengah keterbatasan fiskal atau kemampuan keuangan daerah, saya akan tetap berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat Air Sugihan. Tentu pelaksanaannya harus disesuaikan dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah. Yang terpenting, kebutuhan masyarakat tetap kita catat dan kawal melalui mekanisme yang ada," katanya.
Ia menjelaskan, setiap aspirasi yang diterima perlu diinventarisasi agar dapat menjadi bahan dalam pembahasan perencanaan pembangunan daerah. Proses tindak lanjut juga harus mempertimbangkan kewenangan pemerintah daerah, tingkat urgensi kebutuhan, serta ketersediaan anggaran.
Dalam konteks pembangunan Kecamatan Air Sugihan, pemerataan infrastruktur menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian. Kondisi geografis wilayah pedesaan dengan permukiman dan pusat aktivitas masyarakat yang tersebar membuat akses jalan dan jembatan memiliki arti penting bagi kehidupan warga.
Infrastruktur yang memadai bukan hanya memperlancar transportasi, melainkan juga membuka akses terhadap kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan pemerintahan. Karena itu, pembangunan perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat desa dan antardusun.
Di sisi lain, keterbatasan fiskal daerah menuntut pemerintah untuk menyusun prioritas secara terukur. Usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah, kewenangan perangkat daerah, serta kemampuan pembiayaan agar proses realisasinya dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat Desa Jadi Mulya dan Tirta Mulya berharap aspirasi yang telah disampaikan melalui kegiatan reses tersebut tidak berhenti pada tahap pencatatan. Mereka menginginkan adanya tindak lanjut dalam proses perencanaan pembangunan sehingga kebutuhan infrastruktur yang disampaikan dapat direalisasikan secara bertahap.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran atau jumlah proyek yang dilaksanakan. Hal yang tidak kalah penting ialah sejauh mana kebijakan pembangunan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Melalui kegiatan reses, aspirasi warga menjadi bagian dari proses penyampaian kebutuhan publik kepada lembaga legislatif dan pemerintah daerah. Adapun realisasi setiap usulan akan bergantung pada hasil pembahasan, penetapan prioritas, kewenangan, serta kemampuan keuangan daerah.
( Mas Tris).
