![]() |
| Caption: Temuan audit Inspektorat Kabupaten Sintang terkait dugaan persoalan pengelolaan keuangan Desa Baung Sengatab senilai Rp2,25 miliar menjadi perhatian publik |
SINTANG, transkapuas.com – Beredarnya Nota Dinas Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700.1.1.2/77/BIDWAS-I/2026 tertanggal 18 Juni 2026 di media sosial memicu polemik di tengah masyarakat. Dokumen internal yang masih berkaitan dengan proses tindak lanjut pemeriksaan tersebut menjadi bahan pemberitaan sejumlah media, termasuk Nadi Berita, dengan judul yang dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik.
Polemik ini terutama berkaitan dengan penyebutan angka Rp2,25 miliar yang dinilai perlu dijelaskan secara utuh agar masyarakat tidak keliru memahami perbedaan antara total anggaran yang diperiksa, nilai temuan audit, dan kerugian negara.
Kronologi Pemeriksaan Inspektorat
Berdasarkan dokumen yang beredar, Tim Audit Inspektorat Kabupaten Sintang telah menyampaikan Naskah Hasil Audit (NHA) Reguler kepada Kepala Desa Baung Sengatap, Muryadi, S.Sos., pada 18 Juni 2026.
Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor ST.000.1.2.3/85/ITKAB/2026 tanggal 4 Februari 2026.
Adapun ruang lingkup pemeriksaan meliputi Keuangan Desa, Pendapatan Desa, Belanja dan Pembiayaan Desa, Pengadaan Barang dan Jasa, Kewajiban Perpajakan, Aset Desa, serta Pemanfaatan Hasil Kegiatan Desa.
Dalam nota dinas tersebut, pemerintah desa diberikan waktu selama tujuh hari untuk menyampaikan tanggapan terhadap temuan yang tercantum dalam Naskah Hasil Audit (NHA) setebal 19 halaman.
Klarifikasi Angka Rp2,25 Miliar, Bukan Otomatis Kerugian Negara
Pemberitaan yang beredar di media online maupun media sosial menggunakan judul "Audit Bongkar Temuan Rp2,25 Miliar". Penggunaan judul tersebut dinilai berpotensi membentuk persepsi publik seolah-olah angka Rp2,25 miliar merupakan nilai kerugian negara.
Padahal, berdasarkan penjelasan pihak yang memberikan klarifikasi, angka sebesar Rp2.252.156.699,73 merupakan total nilai anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) selama dua tahun anggaran, yakni 2024 dan 2025, yang menjadi objek pemeriksaan. Angka tersebut bukan nilai yang secara otomatis dapat dikategorikan sebagai kerugian negara.
Perlu dipahami bahwa total anggaran yang diperiksa, nilai temuan audit, dan kerugian negara merupakan tiga hal berbeda yang tidak dapat disamakan.
Hingga rilis ini diterbitkan, belum terdapat informasi mengenai penetapan resmi nilai yang harus dipertanggungjawabkan. Sementara itu, dokumen NHA lengkap setebal 19 halaman juga belum dipublikasikan secara utuh.
Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak mencampuradukkan total anggaran yang menjadi objek pemeriksaan dengan nilai kerugian negara sebelum terdapat hasil dan penetapan resmi dari pihak berwenang.
Isu Audit Muncul di Tengah Perjuangan Hak Plasma 30 Persen
Persoalan ini turut menjadi perhatian karena mencuat di tengah perjuangan Kepala Desa Muryadi bersama masyarakat Desa Baung Sengatap, Desa Lepung Pantak, dan Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu dalam menuntut realisasi hak Plasma 30 persen dari PT SNIP.
Kemunculan isu pemeriksaan tersebut pada momentum perjuangan masyarakat memunculkan pertanyaan dan kecurigaan di kalangan warga terkait latar belakang serta waktu pemberitaan.
"Pas kami lagi kuat-kuatnya memperjuangkan hak masyarakat, tiba-tiba isu ini meletus. Wajar kami curiga ada upaya untuk mendiskreditkan," ujar salah satu perwakilan warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Meski demikian, dugaan adanya upaya mendiskreditkan pihak tertentu masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Hal tersebut tidak dapat disimpulkan tanpa didukung fakta dan bukti yang jelas.
Sekretaris Umum BPP LSM PISIDA Syamsuardi: Minta Transparansi dan Siap Tempuh Jalur Hukum
Sekretaris Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) LSM PISIDA, Syamsuardi, selaku Kuasa Pendamping Masyarakat, menyampaikan sikap tegas terkait beredarnya dokumen internal Inspektorat Kabupaten Sintang.
Ia meminta agar persoalan tersebut disikapi secara transparan, profesional, dan tidak sampai merugikan masyarakat maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan.
Syamsuardi menyampaikan empat tuntutan utama sebagai berikut:
1. Mengungkap Sumber Kebocoran Dokumen
Inspektorat Kabupaten Sintang diminta mengungkap sumber beredarnya dokumen internal tersebut. Apabila ditemukan pihak yang terbukti memberikan atau membocorkan dokumen secara tidak semestinya, diharapkan diberikan sanksi sesuai ketentuan disiplin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meminta Media Melakukan Koreksi dan Klarifikasi
Media yang telah menerbitkan pemberitaan terkait persoalan tersebut diminta melakukan koreksi dan klarifikasi apabila terdapat informasi yang dinilai menyalahartikan angka Rp2,25 miliar.
Hal ini penting karena angka tersebut merupakan total anggaran ADD tahun 2024 dan 2025 yang menjadi objek pemeriksaan, bukan secara otomatis merupakan nilai kerugian negara.
3. Menghormati Proses Pemeriksaan
Seluruh pihak diminta menghormati proses pemeriksaan dan tindak lanjut yang sedang berjalan. Masyarakat maupun media juga diharapkan tidak memberikan vonis atau membangun kesimpulan yang menghakimi sebelum terdapat penetapan resmi dari pihak berwenang.
4. Melindungi Perjuangan Hak Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Sintang diminta memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat Desa Baung Sengatap, Desa Lepung Pantak, dan Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu dalam memperjuangkan realisasi Plasma 30 persen dari PT SNIP, tanpa intimidasi maupun tekanan terhadap masyarakat.
Siap Tempuh Jalur Hukum Atas Dugaan Fitnah
Sebagai Kuasa Pendamping Masyarakat, Sekretaris Umum BPP LSM PISIDA, Syamsuardi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam apabila ditemukan adanya tindakan penyebaran fitnah yang bertujuan menjatuhkan semangat masyarakat dalam memperjuangkan haknya, terutama apabila terdapat serangan yang ditujukan kepada Kepala Desa Muryadi.
"Penyebaran dokumen bocoran yang disertai pemberitaan yang menyalahartikan fakta merupakan upaya fitnah untuk merusak reputasi dan menjatuhkan semangat perjuangan masyarakat. Sebagai kuasa pendamping, kami akan melakukan upaya hukum secara tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti menyebarkan fitnah tersebut," tegas Syamsuardi.
Ia menambahkan, langkah hukum yang akan ditempuh meliputi pelaporan kepada pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Selain itu, pihaknya juga mempertimbangkan langkah hukum perdata apabila diperlukan untuk memulihkan nama baik pihak yang merasa dirugikan.
Syamsuardi kembali menegaskan bahwa transparansi pemeriksaan dan perlindungan terhadap hak masyarakat harus berjalan beriringan.
Menurutnya, perjuangan masyarakat untuk memperoleh haknya tidak boleh terganggu oleh polemik pemberitaan yang belum didukung kejelasan hasil pemeriksaan secara utuh.
Muryadi: Kami Tidak Menentang Audit
Kepala Desa Baung Sengatap, Muryadi, S.Sos., menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menolak proses pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sintang.
Namun, ia meminta agar dokumen hasil pemeriksaan tidak digunakan untuk membangun opini yang berpotensi merugikan nama baik seseorang sebelum seluruh tahapan pemeriksaan dan proses tindak lanjut diselesaikan.
"Kami tidak menentang audit. Tapi kami menolak dijadikan objek fitnah dengan dokumen bocoran. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya," tegas Muryadi.
Menurutnya, proses audit merupakan bagian dari pengawasan yang harus dihormati oleh semua pihak. Namun, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara utuh agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak membangun kesimpulan hanya berdasarkan potongan dokumen maupun angka yang belum dijelaskan secara lengkap.
Catatan Redaksi
Redaksi menegaskan bahwa audit merupakan bagian penting dari pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, setiap pemberitaan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan harus mengedepankan ketepatan angka, kejelasan konteks, asas praduga tidak bersalah, serta prinsip keberimbangan.
Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, informasi tersebut harus disampaikan secara akurat, proporsional, dan tidak mencampuradukkan nilai anggaran yang diperiksa dengan nilai kerugian negara.
Setiap dugaan maupun temuan pemeriksaan tetap harus ditempatkan sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru di tengah masyarakat.
Sumber: Mega-Berita.com
Redaksi – Sintang, 18 November 2026
