 |
| Caption: Sejumlah kios yang dilalui tidak lagi menyediakan BBM, sementara harga BBM di sejumlah lokasi terpantau cukup tinggi itupun jenis Pertamax |
Sintang (Kalbar), transkapuas.com - Persoalan ketersediaan dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah pedalaman Kabupaten Sintang menjadi perhatian masyarakat. Kondisi tersebut mencuat setelah adanya Surat Edaran Bupati Sintang Nomor: 500.10.1/349/INDAGKOP-C tentang Pengaturan Pelayanan Pengisian BBM Jenis Pertalite pada SPBU di Kabupaten Sintang.
Menanggapi surat edaran tersebut, Kepala Desa Bengkuang, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Dimanto, mempertanyakan bagaimana masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU dapat memperoleh BBM, khususnya ketika ketersediaan di wilayah pedalaman juga terbatas.
"Terima kasih, Bang Ben, informasinya. Lalu yang perlu dipertanyakan lagi, bagaimana kami yang jauh dari SPBU, yang di pedalaman, bagaimana tanggung jawab Pemda terhadap penyaluran BBM ke masyarakat. Kami juga warga Kabupaten Sintang," ujar Dimanto.
Dimanto juga menyampaikan kondisi harga Pertalite di wilayah Desa Bengkuang. Berdasarkan informasi yang diterimanya, harga Pertalite di wilayah tersebut mencapai sekitar Rp20.000 per liter, dan ketersediaannya juga tidak selalu ada.
"Informasi hingga saat ini harga Pertalite di Desa Bengkuang Rp20 ribu per liter, itupun minyak terkadang tidak ada. Bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tambahnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Dimanto dalam konteks menyikapi pengaturan pelayanan pengisian BBM jenis Pertalite pada SPBU sebagaimana tertuang dalam surat edaran Bupati Sintang.
Ia mempertanyakan bagaimana kebijakan tersebut dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang berada di wilayah pedalaman dan memiliki jarak cukup jauh dari SPBU.
Pertalite Disebut Semakin Sulit Ditemukan
Kondisi serupa juga disampaikan Kepala Desa Ensaid Panjang, Kecamatan Kelam Permai, F. Heri.
Ia mengatakan bahwa BBM jenis Pertalite di wilayahnya saat ini semakin sulit ditemukan.
"Pertalite hampir sudah tidak ada," kata F. Heri.
Sementara itu, warga Desa Sungai Pengga, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Sius, mengatakan persoalan harga BBM tinggi tidak hanya dirasakan masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU.
Menurutnya, di sejumlah kios pengecer yang berada di desa-desa maupun wilayah yang berada di pusat Kabupaten Sintang, harga BBM juga telah mencapai sekitar Rp20.000 per liter.
"Jangankan di daerah yang jauh dari SPBU, maupun di desa-desa, di Kota Sintang yang berada di pusat kabupaten, khususnya di kios-kios pengecer, harganya sudah mencapai Rp20.000 per liter," ungkap Sius.
Menindaklanjuti informasi tersebut, awak media transkapuas.com melakukan penelusuran langsung pada Rabu, 30 September 2026, dengan melakukan perjalanan dari wilayah Desa Pelimping, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, menuju wilayah perbatasan Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu.
Sepanjang perjalanan, awak media mencoba memantau ketersediaan BBM pada sejumlah kios kecil yang berada di sepanjang jalur tersebut.
Dari hasil pantauan, sejumlah kios yang dilalui tidak menyediakan BBM, baik jenis Pertalite maupun Pertamax.
Perjalanan kemudian dilanjutkan hingga memasuki wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Tepatnya di kawasan Simpang Silat, Kecamatan Silat Hilir, awak media mencoba mengisi BBM untuk melanjutkan perjalanan.
Di lokasi tersebut, BBM jenis Pertamax tersedia dengan harga Rp21.000 per liter.
Hasil penelusuran tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat bukan hanya mengenai harga BBM yang tinggi, tetapi juga menyangkut ketersediaan BBM di wilayah yang jauh dari SPBU.
Ketika BBM tidak tersedia di kios-kios, masyarakat harus mencari ke lokasi lain. Sementara ketika tersedia melalui pengecer, berdasarkan keterangan sejumlah warga, harganya dapat mencapai sekitar Rp20.000 per liter atau bahkan lebih.
Masyarakat Pedalaman Menunggu Kejelasan
Masyarakat berharap adanya kejelasan mengenai implementasi pengaturan pelayanan BBM sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Bupati Sintang Nomor: 500.10.1/349/INDAGKOP-C, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU.
Sebab, masyarakat pedalaman juga membutuhkan BBM untuk menunjang berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari transportasi, pekerjaan, pendidikan hingga kegiatan ekonomi.
Persoalan yang disampaikan masyarakat dan kepala desa tersebut pada akhirnya mengarah pada satu pertanyaan, bagaimana memastikan kebijakan pengaturan pelayanan Pertalite di SPBU juga dapat memberikan akses BBM bagi masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU?
Penelusuran ini merupakan pantauan awak media, harga dan ketersediaan BBM dapat berubah sewaktu-waktu serta berbeda di setiap wilayah.(RN)
