 |
| Caption : Bupati OKI H Muchendi Mahzareki. |
OKI, transkapuas.com — Pemerataan akses listrik di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, terus diperluas hingga wilayah terpencil dan pesisir. Pemerintah Kabupaten OKI mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal bagi 5.496 kepala keluarga (KK) di 11 desa pesisir, sekaligus memperluas jaringan listrik dan memberikan bantuan sambungan listrik bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Program tersebut disampaikan Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki dalam Rapat Paripurna DPRD OKI di Kayuagung, Senin (12/10/2026), dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kabupaten OKI.
Muchendi mengatakan, akses listrik bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau bukan sekadar pemenuhan kebutuhan penerangan, melainkan juga bagian dari upaya memperluas kesempatan ekonomi, mendukung pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau, listrik berarti kemudahan dan kesempatan. Bukan hanya penerangan, tetapi juga membuka peluang usaha, mendukung pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan,” ujar Muchendi.
Salah satu capaian pemerataan listrik terlihat di Dusun Lembah Sunyi, Desa Sungai Jeruju. Setelah puluhan tahun menunggu, sebanyak 245 kepala keluarga di wilayah tersebut kini dapat menikmati layanan listrik.
Akses listrik juga telah dirasakan masyarakat di kawasan lebak Desa Pedamaran 4 dan Desa Juk Dadak. Perluasan jaringan ini menjadi bagian dari upaya menjangkau permukiman yang selama ini menghadapi keterbatasan akses energi.
Perluasan Jaringan di Empat Desa
Pemkab OKI selanjutnya mengarahkan perluasan jaringan listrik bagi 1.775 kepala keluarga di Desa Sungai Ketupak, Karangsia, Simpang Tiga Sakti, dan Sungai Somor.
Pembangunan jaringan di wilayah tersebut sebelumnya terkendala status kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Dengan diterbitkannya izin pemanfaatan kawasan, proses pembangunan jaringan listrik kini memiliki landasan untuk dilanjutkan.
Meski demikian, realisasi penyambungan listrik tetap bergantung pada pelaksanaan pembangunan jaringan dan kesiapan infrastruktur pendukung di lapangan.
PLTS Komunal untuk 11 Desa Pesisir
Selain perluasan jaringan konvensional, Pemkab OKI mendorong pembangunan PLTS komunal bagi 5.496 kepala keluarga yang tersebar di 11 desa pesisir.
Selama ini, warga di wilayah tersebut harus mengeluarkan biaya operasional genset sekitar Rp1 juta hingga Rp3,3 juta per bulan. Beban tersebut menjadi salah satu persoalan dalam pemenuhan kebutuhan energi rumah tangga di kawasan yang sulit dijangkau jaringan listrik.
Melalui skema listrik komunal berbasis tenaga surya, pemerintah berharap pengeluaran masyarakat untuk energi dapat ditekan. Dengan demikian, sebagian dana keluarga berpotensi dialihkan untuk kebutuhan pendidikan, rumah tangga, maupun pengembangan usaha.
Namun, besaran penghematan yang dapat dinikmati warga nantinya akan bergantung pada biaya pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, serta keberlanjutan operasional fasilitas PLTS.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi sejumlah capaian pembangunan di Kabupaten OKI. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi meningkat, angka kemiskinan menurun, serta kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.
“Alhamdulillah, kita melihat capaian positif. Pertumbuhan ekonomi OKI meningkat, angka kemiskinan menurun, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terjaga dengan baik,” ungkap Herman Deru.
Terkait pemerataan energi, Herman Deru menekankan pentingnya memperluas akses listrik agar masyarakat di wilayah terpencil dan pesisir turut merasakan manfaat pembangunan.
2.000 Rumah Mendapat Bantuan Sambungan Listrik
Upaya pemerataan akses energi juga dilakukan melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, sebanyak 2.000 rumah di 128 desa telah mendapatkan akses listrik melalui program ini.
BPBL menyasar keluarga berpenghasilan rendah yang membutuhkan sambungan listrik di rumahnya. Program tersebut diharapkan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus memperluas akses terhadap kegiatan pendidikan dan ekonomi.
Dalam momentum HUT ke-81 Kabupaten OKI, perluasan akses listrik menjadi salah satu agenda pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Tantangan berikutnya adalah memastikan pembangunan jaringan dan PLTS komunal benar-benar terealisasi, layanan beroperasi secara berkelanjutan, serta manfaatnya dapat dirasakan warga hingga ke wilayah terpencil dan pesisir.
Pemerataan energi pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah jaringan yang dibangun atau rumah yang tersambung, tetapi juga dari keterjangkauan biaya, keandalan pasokan, dan kemampuan masyarakat memanfaatkan listrik untuk meningkatkan kualitas hidup.
(Mas Tris).
