 |
| Caption : Sejumlah pejabat yang di Lantik oleh bupati Muchendi Mahzareki . |
OKI, transkapuas.com – Setelah sempat mengalami kevakuman, gerbong Muchendi akhirnya mulai berjalan. Namun, arah pergerakan birokrasi kali ini tidak sekadar ditandai dengan pengisian sejumlah jabatan. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) justru mengedepankan manajemen talenta sebagai instrumen untuk memetakan dan menempatkan aparatur berdasarkan kinerja, potensi, kompetensi, serta kebutuhan organisasi.
Sebanyak 65 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI dilantik oleh Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki, Kamis (17/9/2026).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari proses penataan birokrasi sekaligus momentum penerapan manajemen talenta dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemkab OKI.
Di titik ini, ukuran keberhasilan penataan birokrasi bukan hanya berapa banyak pejabat yang dilantik, tetapi bagaimana jabatan tersebut diisi dan apakah orang yang ditempatkan mampu menjawab kebutuhan organisasi.
Manajemen talenta menawarkan pendekatan yang berbeda. Pemerintah daerah terlebih dahulu memiliki peta mengenai kinerja dan potensi ASN melalui talent pool. Dengan basis data tersebut, kandidat yang dianggap memenuhi kriteria dapat diproyeksikan untuk mengisi jabatan ketika terjadi kekosongan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) OKI, Drs. H. Antonius Leonardo, M.Si., mengatakan mekanisme tersebut membuat proses pengisian jabatan dapat dilakukan lebih efisien karena pemerintah daerah tidak harus kembali memulai dari pencarian dan pemetaan kandidat.
Menurut Antonius, kondisi tersebut berbeda dengan mekanisme lelang jabatan terbuka atau open bidding yang membutuhkan sejumlah tahapan seleksi dan pembiayaan.
“Kalau menggunakan mekanisme lelang jabatan terbuka, kebutuhan biaya untuk pelaksanaan seleksi, termasuk panitia seleksi dan uji kompetensi, dapat mencapai sekitar Rp400 juta hingga Rp500 juta. Dengan manajemen talenta, prosesnya dapat dilakukan lebih efisien karena kandidat sudah dipetakan berdasarkan kinerja dan potensinya,” ujar Antonius.
Efisiensi, dengan demikian, tidak hanya diukur dari waktu, tetapi juga dari biaya yang diperlukan untuk melakukan proses pengisian jabatan.
Namun, yang lebih penting dari sekadar efisiensi adalah bagaimana memastikan orang yang berada dalam talent pool benar-benar sesuai dengan kebutuhan jabatan.
Antonius menjelaskan, manajemen talenta diawali dengan pemetaan kinerja dan potensi ASN. Hasil pemetaan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam sembilan kotak atau nine box sebagai dasar penyusunan rencana suksesi.
Talenta yang berada pada kotak 7, 8, dan 9 masuk dalam kelompok yang diproyeksikan untuk mengisi jabatan. Kotak 9 menjadi kelompok prioritas.
“Pendekatan manajemen talenta diawali dengan pemetaan kinerja dan potensi ASN untuk menetapkan calon suksesor. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar rencana suksesi dengan tetap mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan organisasi, serta ketentuan yang berlaku,” katanya.
Dalam mekanisme tersebut, kepala daerah tidak harus memulai proses dari ruang kosong ketika sebuah jabatan mengalami kekosongan. Kandidat telah tersedia dalam basis data talenta dan dapat dipertimbangkan berdasarkan hasil pemetaan.
“Untuk pengisian jabatan kosong, kepala daerah cukup melihat kandidat terbaik yang berada di box 7, 8, dan 9 melalui komite talenta. Selanjutnya kandidat diwawancarai untuk memastikan kesesuaian dengan target kinerja dan kebutuhan organisasi,” ujar Antonius.
Pola ini menempatkan manajemen talenta sebagai instrumen perencanaan, bukan sekadar mekanisme pengisian jabatan.
Dalam pelantikan 65 pejabat tersebut, sebagian besar pejabat yang dipromosikan ke Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama disebut berasal dari kelompok talenta kotak 9.
Fakta tersebut sekaligus memberikan gambaran mengenai bagaimana hasil pemetaan talenta mulai diterjemahkan ke dalam struktur birokrasi Pemerintah Kabupaten OKI.
Tetapi perjalanan gerbong birokrasi tidak berhenti pada pelantikan.
Justru setelah pelantikan, ukuran sesungguhnya akan terlihat. Apakah pejabat yang ditempatkan mampu menghasilkan kinerja? Apakah kompetensi yang dimiliki sesuai dengan jabatan? Dan apakah manajemen talenta benar-benar menghasilkan birokrasi yang lebih profesional, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat?
Pertanyaan tersebut penting karena penataan birokrasi pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai siapa yang duduk di sebuah kursi jabatan. Lebih jauh, ia menyangkut bagaimana mesin pemerintahan bekerja dan bagaimana pelayanan publik dirasakan masyarakat.
Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki mengatakan pengisian dan penataan jabatan melalui manajemen talenta merupakan bagian dari upaya membangun manajemen ASN yang lebih objektif dan profesional.
“Pengisian dan penataan jabatan dilaksanakan melalui mekanisme manajemen talenta. Kita memperhatikan kompetensi, potensi, kinerja, serta kebutuhan organisasi,” kata Muchendi.
Menurut Muchendi, efisiensi pengisian jabatan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas kinerja pemerintahan.
Penempatan ASN, kata dia, tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan kandidat, tetapi juga kesesuaian kompetensi dan potensi dengan kebutuhan organisasi.
Dengan pendekatan tersebut, gerbong birokrasi OKI mulai bergerak dengan membawa satu instrumen baru yang ingin ditonjolkan pemerintah daerah: manajemen talenta.
Apakah pendekatan ini benar-benar mampu mengubah cara birokrasi bekerja, tidak lagi sekadar mengisi struktur tetapi juga membangun kinerja, akan ditentukan oleh hasil setelah para pejabat menjalankan mandatnya.
Sebab, pada akhirnya, talent pool hanya menyediakan peta. Jabatan menyediakan kewenangan. Tetapi kinerja pejabatlah yang akan menentukan ke mana gerbong birokrasi OKI bergerak.
( Mas Tris)
