 |
| Caption : Bupati OKI H Muchendi Mahzareki, H Herman Deru gubernur Sum Sel, dan Ishak Mekki anggota komisi II DPR-RI fraksi partai demokrat. |
OKI, transkapuas com — Dalam kurun dua bulan, Herman Deru tercatat sembilan kali mengunjungi Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) , Sumatera Selatan,Frekuensi kunjungan setingkat gubernur dalam tempo sesingkat itu bukan pola lazim pemerintahan.
Fakta ini memunculkan satu tafsir kuat: OKI sedang berada dalam tekanan serius, khususnya pada sektor infrastruktur dasar.
Dalam agenda Safari Ramadan di Kayuagung, gubernur - yang sedikit pakai helikopter - ,secara terbuka menyebut adanya “warisan infrastruktur” yang harus segera diperbaiki oleh pemerintahan di bawah Muchendi Mahzareki.
Pernyataan ini bukan sekadar retorika. Ia mengandung pengakuan bahwa terdapat persoalan struktural yang telah menumpuk dan belum terselesaikan dalam waktu lama.
Pertanyaannya: seberapa parah kondisi itu hingga memerlukan intensitas pengawalan langsung dari provinsi?
Peta Masalah: Luas Wilayah, Jalan Rusak, dan Konektivitas Terputus.
OKI adalah kabupaten terluas di Sumatera Selatan, dengan karakter geografis darat dan perairan. Jalur penghubung antarkecamatan, distribusi logistik pertanian, hingga akses pendidikan dan kesehatan sangat bergantung pada kualitas jalan.
Bantuan Gubernur Bersifat Khusus digelontorkan untuk perbaikan infrastruktur. Namun publik belum memperoleh data rinci yang terukur:
Total panjang jalan rusak berat dan sedang.
Nilai anggaran yang dialokasikan secara spesifik.
Target waktu penyelesaian.
Skema pengawasan proyek.
Tanpa keterbukaan angka dan timeline, program percepatan berisiko menjadi sekadar respons politis jangka pendek, bukan solusi sistemik.
Risiko Tata Kelola dan Potensi “Tambal Sulam”.
Sejarah pembangunan infrastruktur daerah kerap menunjukkan pola klasik: perbaikan parsial, tidak menyentuh akar persoalan konstruksi, lalu kembali rusak dalam waktu singkat. Risiko ini membayangi OKI apabila:
Perencanaan teknis tidak berbasis audit menyeluruh.
Pengawasan proyek tidak melibatkan lembaga independen.
Transparansi anggaran tidak dipublikasikan secara berkala.
Jika benar terdapat “warisan” yang harus dibenahi, publik berhak mengetahui: warisan dari periode mana, proyek apa saja, dan apakah ada temuan audit yang menjelaskan penyebab kerusakan masif tersebut.
Tanpa itu, istilah “warisan” bisa menjadi narasi politik yang menggantung tanpa akuntabilitas.
Dimensi Politik: Konsolidasi atau Stabilitas?
Dalam kunjungan tersebut hadir pula Ishak Mekki, figur nasional sekaligus orang tua Bupati OKI. Kehadiran lintas level kekuasaan menunjukkan bahwa isu pembangunan OKI telah menjadi perhatian politik yang lebih luas.
Di sisi lain, gubernur menekankan pentingnya menjaga “zero konflik” di Sumatera Selatan. Pesan ini menandakan bahwa pembangunan infrastruktur tidak dapat dipisahkan dari stabilitas sosial. Jalan rusak bukan hanya soal fisik, tetapi berdampak pada ekonomi, distribusi pangan, dan potensi ketegangan sosial di wilayah terpencil.
Antara Kepedulian dan Alarm Darurat.
Sembilan kali kunjungan bisa dibaca sebagai bentuk kepedulian dan pengawalan serius pemerintah provinsi. Namun frekuensi setinggi itu juga bisa menjadi indikator bahwa kondisi lapangan berada dalam fase yang tidak normal.
Jika percepatan ini berhasil, OKI akan memasuki fase rehabilitasi infrastruktur yang terukur.
Namun jika tidak diiringi transparansi dan kontrol ketat, sembilan kunjungan berisiko dikenang sebagai simbol betapa beratnya persoalan lama yang tak kunjung tuntas.
Kini publik menunggu bukan lagi seremoni, melainkan laporan progres berbasis data:
Berapa kilometer sudah diperbaiki?
Berapa persen serapan anggaran?
Siapa kontraktornya?
Bagaimana hasil uji kualitas konstruksi?
Karena dalam pembangunan, yang diuji bukan frekuensi kunjungan, melainkan daya tahan hasil pekerjaan.
( Mas Tris)
