 |
| Caption : Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Dan Pengelola Dapur Makanan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Prov Kalbar Menggelar Pertemuan Internal Dalam Rangka Pembentukan Struktur Pengurus 2026 |
Pontianak, transkapuas.com — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makanan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Provinsi Kalimantan Barat menggelar pertemuan internal dalam rangka pembentukan struktur kepengurusan, Sabtu (24/1/2026).
Pertemuan berlangsung di Kantor DPD Laskar Prabowo LP 08 Kalimantan Barat, Jalan HM Swignyo No. 79 D, Kelurahan Sungai Bangkong, Kota Pontianak. Kegiatan ini menjadi langkah awal penguatan organisasi di tingkat daerah.
Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Sekretaris APPMBGI Pusat Ir. H. Muh Ali Imran, MM, calon Ketua DPD APPMBGI Kalimantan Barat Suwartono, serta sejumlah pengurus dan peserta dari kalangan pengusaha dan pengelola dapur.
Agenda utama pertemuan difokuskan pada penyusunan struktur kepengurusan DPD APPMBGI Kalbar, penyamaan visi-misi organisasi, serta pembahasan peran asosiasi dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi kebijakan nasional pemerintah.
Calon Ketua DPD APPMBGI Kalimantan Barat, Suwartono, mengatakan pembentukan kepengurusan merupakan fondasi awal agar organisasi dapat berjalan secara terstruktur, transparan, dan profesional.
“Pertemuan ini menjadi langkah awal pembentukan kepengurusan APPMBGI Kalimantan Barat agar ke depan dapat bekerja secara terkoordinasi, sekaligus berkontribusi dalam pengelolaan dapur makanan bergizi yang sesuai standar,” ujarnya.
Menurut Suwartono, asosiasi dibentuk untuk menyatukan para pengusaha dan pengelola dapur, sekaligus menjadi wadah pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan program di lapangan berjalan sesuai ketentuan.
Ia juga menyoroti adanya sejumlah persoalan di lapangan, seperti kualitas pengelolaan dapur dan isu informasi yang tidak tepat, sehingga diperlukan organisasi yang dapat menjadi penghubung antara pelaksana program dan kebijakan pusat.
“Melalui asosiasi ini, kami berharap ada keseragaman standar, transparansi, dan koordinasi yang lebih baik, sehingga manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan APPMBGI Pusat menegaskan bahwa pembentukan DPD di Kalimantan Barat merupakan bagian dari agenda nasional pembentukan kepengurusan asosiasi di 38 provinsi di Indonesia. Setelah struktur daerah terbentuk, susunan kepengurusan akan diajukan ke pusat untuk proses pengukuhan dan pelantikan.
Rizka Arabia Wulandari
