 |
| Caption ; Bupati OKI H.Muchendi Mahzareki bersama Kepala OPD dan Kepala kejaksaan negeri OKI, serta perwakilan polres OKI , fhoto bersama usai dalam rangka memperingati hari antikorupsi , Selasa (9/12/2025). |
OKI, transkapuas.com — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan,mempublikasikan capaian signifikan dalam upaya pencegahan korupsi melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP) tahun 2025. Berdasarkan data per 5 Desember 2025, OKI meraih nilai 81.5 dan menempati peringkat 85 nasional, sekaligus menjadi salah satu yang tertinggi kedua di Sumatera Selatan hingga batas kelengkapan dokumen dan verifikasi KPK.
Seperti dikutip dari laman Kominfo OKI bahwasanya dalam delapan area intervensi MCP, Pemkab OKI mencatat progres tertinggi pada sektor Perencanaan (95.1%) dan Optimalisasi Pendapatan Daerah (91.3%). Sementara indikator APIP mencapai 72.7% dengan 82 dari 84 dokumen telah terunggah.
“Angka 81.5 ini adalah hasil kerja keras kita bersama untuk memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Target kami bukan hanya angka, tapi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” ujar Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, saat Puncak Hakordia di Ruang Rapat Bende Seguguk II, Selasa (9/12).
Muchendi juga menyinggung penguatan transparansi melalui platform pengaduan “Lapor Bupati” yang disebut menjadi sarana partisipasi publik dalam mengawasi pelayanan pemerintah.
Ketua Satgas MCP KPK OKI, Ir. Asmar Wijaya, menegaskan pentingnya penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Dengan APIP yang kuat dan independen, deteksi dini terhadap potensi penyimpangan dapat dilakukan lebih cepat,” katanya. Asmar juga mengingatkan perlunya perbaikan pada area Anggaran (77.1%) dan BMD (59.7%).
Fakta Lapangan Berbanding Terbalik: Kontraktor Mengeluh, Hutang Pemda Menumpuk
Namun di sisi lain, kondisi lapangan menunjukkan ironi. Sejumlah kontraktor di Kabupaten OKI justru mengeluhkan tunggakan pembayaran proyek sejak pemerintahan sebelumnya, yang disebut mencapai sekitar Rp560 miliar dan kini membebani pemerintahan saat ini.
Puluhan kontraktor disebut terjerat kredit perbankan akibat pekerjaan yang sudah selesai tak juga dibayar, meski mereka telah memenuhi kewajiban sesuai kontrak.
Seorang analis dari Pusat Riset Kebijakan Publik dan Pelayanan Masyarakat (PRISMA), Salim, menilai capaian administratif MCP tidak otomatis menggambarkan kondisi riil tata kelola di lapangan.
“Apa artinya capaian ‘zero’ kalau kontraktor menjerit dan hutang pemerintah ke pihak ketiga terus menumpuk? Di atas kertas memang rapi, tapi kenyataannya kebijakan yang bermasalah dari masa lalu masih berulang dengan pemain yang sama. Hanya aransemen baru,” ujar Salim.
Salim menilai persoalan tunggakan ini mencerminkan lemahnya perencanaan anggaran dan pengawasan, serta menguatkan dugaan bahwa capaian MCP hanya menyoroti aspek formalitas dokumen, bukan implementasi nyata.
Perlu Klarifikasi dan Transparansi Menyeluruh
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemkab OKI terkait polemik tunggakan pembayaran tersebut. Publik dan para kontraktor berharap pemerintah menghadirkan solusi konkret dan memastikan pengelolaan anggaran tidak hanya baik secara dokumen, tetapi juga berdampak nyata dalam praktik.
( Mas Tris)
