 |
| Caption: Kondisi Kantor Desa Tanjung Baru, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Tidak terdapat baleho realisasi anggaran dana desa |
Sintang (Kalbar), transkapuas.com - Masyarakat Desa Tanjung Baru, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, mengungkapkan keprihatinan terkait kurangnya transparansi kepala desa dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
Warga menyatakan bahwa selama masa jabatan oknum kepala desa, tidak ada keterbukaan dalam pengelolaan dana tersebut, yang memunculkan kecurigaan adanya penyimpangan. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya menghubungi media melalui WhatsApp untuk menyuarakan keluhan ini.
"Bang, tolong bantu kami suarakan kondisi desa kami. Kadesnya tidak transparan dalam pengelolaan anggaran," ungkapnya.
Ia menjelaskan, "Kades tidak pernah menunjukkan anggaran Dana Desa untuk tahun 2025. Baleho anggaran pun tidak terpampang di kantor desa atau lokasi strategis lainnya, sementara desa lain melakukannya."
Menanggapi keluhan tersebut, media berupaya menggali informasi dari berbagai tokoh masyarakat. Evensius Dendam, salah satu tokoh masyarakat Tanjung Baru, membenarkan kurangnya pembangunan selama kepala desa saat ini menjabat.
"Tidak ada pembangunan yang dirasakan masyarakat. Kami tidak tahu ke mana dana desa dialokasikan," katanya saat ditemui di Sintang, Kamis (13/11/25).
Ia menjelaskan bahwa bantuan yang diterima warga selama kepala desa menjabat sangat minim.
"Warga hanya mendapat satu bungkus bibit sawit berisi sekitar 250 bibit per kepala keluarga, serta 9 ekor anak ayam potong dan 5 kg pakan, yang pun diterima dalam dua tahap," tambah Dendam.
Yupinus Totom, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Media Fast Respon Indonesia Center (DPC FRIC) Kabupaten Sintang, mengungkapkan langkah yang akan diambil terkait laporan masyarakat.
"Sebagai organisasi yang bermitra dengan Polri, FRIC akan bersinergi dengan kepolisian. Jika ada indikasi korupsi di Desa Tanjung Baru, kami akan mendorong pihak berwenang untuk segera melakukan audit," ucapnya.
Totom menekankan bahwa media memiliki peran penting sebagai kontrol sosial. "Kami akan memastikan hasil audit diumumkan kepada publik secara transparan dan akuntabel," ujarnya.
Ia juga berencana untuk melakukan investigasi di Desa Tanjung Baru dalam beberapa hari ke depan, dengan menggandeng pihak Polsek Serawai jika diperlukan.
"Kami akan meminta salinan APBDes kepada DPMPD dan menghubungi Inspektorat Kabupaten Sintang, Kejaksaan Negeri, serta Polres Sintang untuk menanggapi laporan ini agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga," tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, media terus berusaha menghubungi kepala desa Tanjung Baru, namun belum mendapatkan tanggapan yang diharapkan, (Tim).
