 |
| Caption,Calon PPPK paruh waktu Kabupaten OKI tampak memadati ruang tunggu RSUD Kayuagung untuk menjalani rangkaian tes kesehatan, Kamis (11/9/2025). |
OKI, transkapuas.com – Euforia kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang diumumkan serentak pada Rabu (10/9/2025) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, berubah menjadi keluhan pahit. Ribuan peserta yang tengah melengkapi syarat administratif justru terjebak dalam pelayanan publik yang amburadul.
Salah satu syarat wajib adalah Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani. Namun, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung yang ditunjuk sebagai pusat layanan kewalahan menghadapi lonjakan peserta. Alur pelayanan kacau, antrian mengular, tenaga medis terbatas, dan sarana prasarana tak memadai.
Tak sedikit peserta menunggu berjam-jam tanpa kepastian. Bahkan ada yang terpaksa menginap di Kayuagung berhari-hari demi mendapatkan selembar surat keterangan.
Ironisnya, di tengah pelayanan carut-marut ini, pihak rumah sakit tetap memungut biaya Rp39.000 per orang tanpa jaminan transparansi maupun percepatan layanan. Peserta dari kecamatan jauh seperti Pematang Panggang, Air Sugihan, Cengal, hingga Sungai Menang mengaku paling dirugikan.
“Saya sudah dua hari di Kayuagung. Katanya bisa diambil besok jam 9 atau 10 pagi. Tapi pas datang disuruh balik lagi jam 1 siang. Tidak jelas. Padahal kami dikejar waktu,” ungkap NS, peserta asal Pematang Panggang, Kamis (11/9).
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) OKI, Ir. H. Asmar Wijaya, M.Si, menyatakan akan menindaklanjuti laporan peserta. “Terima kasih atas informasinya. Akan kita konfirmasi ke Direktur RSUD Kayuagung,” ujarnya singkat melalui pesan WhatsApp.
Kondisi ini menjadi tamparan keras bagi sistem pelayanan publik di OKI. Transparansi, kesiapan, dan tanggung jawab instansi pemerintah kembali dipertanyakan. Jangan sampai euforia kelulusan ASN justru berubah menjadi trauma pelayanan akibat kelalaian manajemen.
( Mas Tris)
