 |
| Caption : Ahmad Akbar Pemerhati Politik dari perkumpulan bende Seguguk. |
OKI, transkapuas.com – Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PU Perkim) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengakui bahwa proyek penyusunan database infrastruktur yang tengah berjalan saat ini bukanlah kebutuhan mendesak. Proyek bernilai miliaran rupiah itu diduga kuat merupakan hasil dorongan pokok pikiran (pokir) DPRD OKI.
Kepala Dinas PU Perkim OKI, Madani, menyatakan bahwa meskipun basis data infrastruktur penting untuk perencanaan pembangunan ke depan, namun pelaksanaan proyek ini dianggap belum tepat waktu.
"Data ini penting sebagai peta jalan pembangunan. Tanpa basis data, program bisa tumpang tindih atau tidak tepat sasaran. Namun, untuk saat ini, kami nilai belum menjadi kebutuhan prioritas,” ujar Madani saat dikonfirmasi pada Selasa (17/6/2025).
Pantauan di lapangan menunjukkan proyek ini belum layak dijalankan. Sejumlah kegiatan tidak relevan dengan kondisi riil di wilayah sasaran, bahkan memunculkan pertanyaan publik.
Madani juga mengungkapkan bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari pokir DPRD OKI. Ia menyebut Ketua Komisi III DPRD OKI saat itu, Febriansyah Wardana dari Fraksi PDIP, sebagai sosok yang mendorong pelaksanaan proyek tersebut.
“Proyek ini didorong oleh pokir DPRD, dan pada saat itu Ketua Komisi III adalah Pak Febriansyah dari PDIP. Jadi memang seperti dipaksakan untuk dilaksanakan karena sudah diketok palu,” jelasnya.
Pendataan LPJU di Wilayah Belum Teraliri Listrik
Proyek database infrastruktur terdiri dari 13 paket kegiatan yang tersebar di beberapa kecamatan, antara lain Sungai Menang, Cengal, Tulung Selapan, Jejawi, dan Kayuagung. Kegiatan mencakup pendataan drainase, lampu penerangan jalan umum (LPJU), serta jalan lingkungan.
Namun, proyek ini menuai kritik keras dari masyarakat. Tokoh masyarakat Cengal, Fauzan, mempertanyakan urgensi pendataan LPJU di daerah yang bahkan belum dialiri listrik
“Beberapa dusun di Sungai Menang belum teraliri listrik. Apa gunanya mendata lampu jalan kalau listrik saja belum masuk?” ujarnya.
Miliaran Rupiah untuk Data Manual, Bukan Sistem Digital
Empat paket pendataan drainase di Sungai Menang, Cengal, Tulung Selapan, dan Jejawi menyedot anggaran sebesar Rp1,97 miliar. Sementara itu, empat paket pendataan LPJU menghabiskan dana Rp1,98 miliar. Namun hingga kini, proyek tersebut belum menghasilkan sistem informasi geografis (GIS) maupun dashboard digital sebagai output utama.
Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa hasil kegiatan hanya berupa dokumen cetak manual. Kesamaan narasi dan angka antar laporan juga menimbulkan dugaan adanya praktik copy-paste atau laporan asal jadi.
Desakan Audit dan Sorotan dari Aktivis
Antoni, seorang aktivis antikorupsi dari Sumatera Selatan, menilai proyek ini gagal menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Ia mendesak agar dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
"Masyarakat OKI tak butuh daftar drainase, mereka butuh drainase. Tak butuh database lampu, tapi butuh penerangan. Bila perlu, Pemkab OKI harus moratorium proyek sejenis jika tidak berbasis sistem digital yang transparan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ahmad Akbar, aktivis pemerhati politik dari Perkumpulan Bende Seguguk, menilai proyek ini sarat kepentingan politik anggaran yang tidak berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
"Ada indikasi bahwa proyek ini hanya dijadikan alat serapan anggaran melalui jalur politik pokir. Ini bukan perencanaan berbasis kebutuhan, tapi perencanaan berdasarkan tekanan,” kata Ahmad Akbar.
Ia juga menyoroti lemahnya kontrol DPRD terhadap pokirnya sendiri
"Kalau DPRD yang mengusulkan dan eksekutif yang melaksanakan tanpa kajian mendalam, maka fungsi pengawasan DPRD jadi absurd. Ini berpotensi menciptakan lingkaran moral hazard anggaran,” tegasnya.
Minim Transparansi di Tengah Defisit Rp560 Miliar
Diketahui, Kabupaten OKI saat ini sedang menghadapi defisit anggaran sebesar Rp560 miliar. Di tengah kondisi fiskal ini, pelaksanaan proyek berbiaya tinggi yang belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat dinilai sebagai bentuk pemborosan.
Madani menyatakan bahwa hasil proyek saat ini masih tersimpan di sistem internal Pemkab OKI dan belum dapat diakses publik. Namun ia menyatakan kesiapannya untuk membangun dashboard digital guna mendukung transparansi
"Kami siap mendorong keterbukaan informasi melalui sistem digital publik. Namun tentu butuh dukungan anggaran dan kebijakan bersama,” ujar Madani.
Redaksi Akan Kawal Proyek Pokir DPRD
Redaksi TransKapuas.com akan terus mengawal pelaksanaan proyek-proyek bernilai besar di Kabupaten OKI, khususnya yang berasal dari pokir DPRD, untuk memastikan penggunaan anggaran negara tepat guna dan berdampak langsung kepada masyarakat.
(Mas Tris)
