 |
| Caption : kondisi bangunan SD Negeri Pulau layang kec Pampangan yang di bangun oleh oknum anggota DPRD OKI pada masa nya. |
OKI, transkapuas.com – Proyek rehabilitasi ruang kelas di SD Negeri 1 Pulau Layang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), disorot karena diduga dikerjakan asal jadi. Padahal, anggaran yang dialokasikan Dinas Pendidikan OKI mencapai Rp300 juta untuk perbaikan infrastruktur pendidikan tahun 2024.
Pantauan di lapangan menunjukkan, satu-satunya perbaikan yang terlihat hanya pada bagian atap yang diganti dengan rangka baja ringan tanpa plafon. Sementara itu, dinding kelas masih terbuat dari triplek tipis yang sudah berlubang, keropos, dan nyaris roboh. Kondisi fasilitas belajar pun tak kalah memprihatinkan, dengan meja dan kursi kayu yang tampak usang, patah, dan lapuk.
Meski belum ada konfirmasi resmi, proyek tersebut disebut-sebut merupakan aspirasi dari salah satu anggota DPRD OKI.
Menanggapi hal ini, Forum Masyarakat Mahasiswa Kabupaten OKI melalui juru bicaranya, Fery Utama, menyebut proyek tersebut sebagai bentuk pembiaran yang disengaja dan mencerminkan kegagalan pengawasan oleh pihak terkait.
“Ini bukan hanya soal buruknya hasil kerja, tapi soal mental pemborong. Mereka enak mengantongi untung besar dari dana negara, tapi hasilnya cuma ganti atap dan sisanya dibiarkan seperti kandang,” ujar Fery saat dikonfirmasi, Jumat (20/6).
Ia menilai pelaksana proyek hanya mementingkan keuntungan tanpa memikirkan tanggung jawab terhadap kualitas pekerjaan. Ia pun menyesalkan lemahnya fungsi pengawasan dari dinas terkait.
“Yang dirugikan adalah murid-murid. Negara sudah hadir dengan anggaran, tapi implementasinya tidak sesuai. Anak-anak belajar di ruang yang rusak, penuh debu, dan bau lapuk,” tambahnya.
Fery juga mendesak agar dilakukan audit menyeluruh atas proyek tersebut. Ia menilai tindakan tegas harus diambil jika terbukti ada unsur penyelewengan anggaran.
“Kontraktor seperti ini tidak layak diberi kepercayaan. Audit pekerjaannya, buka ke publik, dan jika ada pelanggaran, proses secara hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan OKI Muhammad Refly melalui Kabid GTK Heriyanto mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti informasi yang diterima, dan memastikan pengawasan tetap dilakukan.
“Kami akan tindaklanjuti informasi tersebut. Yang pasti fungsi pengawasan terus dilakukan,” ujar Heriyanto saat dikonfirmasi.
( Mas Tris)
